Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Tegaskan Pengaturan Geostationary Orbit untuk Kepentingan Negara Berkembang

Dalam pernyatan nasional yang disampaikan di sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) di Wina, Austria, Indonesia menegaskan pengaturan Geostationary Orbit (GSO) untuk kepentingan negara berkembang.
Wakil Kepala Perwakilan RI di Wina, Witjaksono Adji di Sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) di Wina, Austria, Senin(1/4/2019)/Dok. KBRI Wina
Wakil Kepala Perwakilan RI di Wina, Witjaksono Adji di Sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) di Wina, Austria, Senin(1/4/2019)/Dok. KBRI Wina

Bisnis.com, WINA - Dalam pernyatan nasional yang disampaikan di sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) di Wina, Austria, Indonesia menegaskan pengaturan Geostationary Orbit (GSO) untuk kepentingan negara berkembang.

“GSO sebagai bagian dari antariksa, merupakan sumber daya alam yang terbatas, namun memiliki nilai strategis dan ekonomis,” ujar Wakil Kepala Perwakilan RI di Wina, Witjaksono Adji, dalam siaran pers KBRI Wina, Rabu (3/4/2019).
 
Karena sifatnya yang terbatas, Indonesia menginginkan agar negara-negara di dunia membahas penggunaan GSO dengan memperhatikan prinsip rasional, efisien, ekonomis, dan adil.

Keempat prinsip tersebut diperlukan agar eksplorasi GSO dapat memberi manfaat bagi banyak pihak, termasuk negara berkembang.

Indonesia menginginkan pembahasan dilakukan saat sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS.

Partisipasi Indonesia dalam sesi ke-58 ini akan memberi peran peningkatan keantariksaan Indonesia pada masa depan, utamanya terkait akses ke antariksa, maupun pendayaagunaan lainnya yang terkait dengan potensi ekonomi, maupun perlindungan keutuhan wilayah RI.
 
GSO penting bagi Indonesia karena merupakan lintas orbit yang tepat berada di atas ekuator, dalam hal ini membentang disepanjang wilayah khatulistiwa Indonesia.
 
Selain GSO, Indonesia juga menegaskan kembali agar antariksa digunakan, dieksplorasi, dan didedikasikan hanya untuk kepentingan damai yang memberi manfaat bagi umat manusia.
 
Sesi ke-58 juga dimanfaatkan oleh Delegasi RI, yang terdiri dari LAPAN, TNI AU, dan KBRI Wina, untuk mempromosikan PP No. 11/2018 yang telah mengatur implementasi tata cara pengaturan penginderaan jauh, sebagai aturan implementasi dari UU No.21/2013 mengenai antariksa.
 
UNCOPUOS merupakan Komisi PBB yang menyediakan forum bagi negara-negara anggota PBB untuk membahas mengenai pengaturan antariksa untuk tujuan damai.
 
Sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS akan berlangsung di Wina pada 1 – 12 April 2019, dan dihadiri oleh 92 negara anggota serta beberapa observer.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper