Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui perwakilannya yang tergabung dalam Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN) dipastikan bakal tetap memfasilitasi pelaksanaan Pemilu 2019 di negara-negara rawan konflik.
"Prinsipnya yang kita lakukan adalah fasilitasi WNI untuk dapat melaksanakan hak politiknya jadi kita membuat TPS di KBRI. Kami juga tidak bisa melakukan metode kotak suara keliling karena pertimbangan keamanan," ungkap Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia sekaligus wakil koordinator Pokja PPLN Lalu Muhammad Iqbal di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Perihal tingkat partisipasi pemilih yang barangkali bakal dipengaruhi situasi keamanan, Iqbal mengungkapkan bahwa PPLN tidak bisa melakukan lebih jauh. Iqbal mengungkapkan bahwa tak semua PPLN melakukan kotak suara keliling sehingga menjangkau WNI di banyak lokasi, terutama di negara konflik yang cakupannya luas.
"Kewajiban kami memfasilitasi. Kalau kondisi keamanan yang ternyata tidak memungkinkan untuk datang ke KBRI dan kami juga tidak bisa mengirimkan Dropbox ke rumahnya, maka nggak ada yang bisa kita lakukan. Ya itu lah kondisinya tapi yang penting kita sudah memfasilitasi untuk WNI kita agar melaksanakan hak politiknya," sambung Iqbal.
Sebagaimana pemaparan Iqbal, Ketua Koordinator PPLN Wajid Fauzi menjelaskan bahwa dari 130 PPLN yang tersebar di 98 negara, beberapa di antaranya berlokasi di daerah rawan konflik dan pemungutan suara dilakukan melalui TPS di KBRI atau di kawasan dengan sebaran WNI yang besar.
"Misalnya di Suriah, TPS berada di KBRI Damaskus karena kita diizinkan melakukan di luar. Tetapi panitia melakukan penilaian mengenai apa yang bisa dilakukan untuk menjangkau WNI di sana," ungkap Wajid pada kesempatan yang sama.
Selain di Suriah, PPLN juga bakal menyediakan TPS di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Kawasan ini merupakan daerah dengan konsentrasi WNI yang tinggi karena banyak pelajar yang menuntut ilmu di sana. TPS juga akan tersedia di KBRI Kabul di mana terdapat sekitar 38 WNI yang masuk dalam daftar pemilih tetap.
