Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menko Polhukam Minta Aparat Pastikan Keamanan TPS

Seluruh aparat keamanan diminta memastikan kondisi keamananan seluruh tempat pemungutan suara pada 17 April 2019.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 27 Maret 2019  |  12:49 WIB
Warga mengamati miniatur Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berisi tahapan pada hari pencoblosan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang dibuat oleh KPU di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/1/2019). - ANTARA/Muhammad Iqbal
Warga mengamati miniatur Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berisi tahapan pada hari pencoblosan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang dibuat oleh KPU di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/1/2019). - ANTARA/Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh aparat keamanan diminta memastikan kondisi keamananan seluruh tempat pemungutan suara pada 17 April 2019. 

Hal itu ditekankan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kepada seluruh aparat keamanan TNI/Polri terkait keamanan pemilih di tempat pemungutan suara.

"Saya terus menyampaikan pesan kepada masyarakat, ayo datang ke TPS, aman. Aparat keamanan akan menjaga," kata Wiranto di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Wiranto menyampaikan aparat keamanan baik TNI maupun Polri sudah siap mengamankan masyarakat dari lingkungan rumah sampai ke TPS.

Wiranto mengatakan adanya hoaks yang mengajak masyarakat untuk tidak datang ke TPS karena tidak aman. Hoaks semacam ini, kata dia, mengacaukan situasi dan meresahkan masyarakat.

Hal lain yang meresahkan publik adalah para oknum yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.

"Yang mengajak golput itu juga mengacau, mengancam hak dan kewajiban orang lain," tandas Wiranto.

Wiranto mengatakan oknum yang mengajak golput dapat diancam dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia menekankan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap orang yang mengganggu ketertiban dan membuat kekacauan akan dikenakan sanksi hukuman.

"Kalau Undang-Undang Terorisme tidak bisa, undang-undang lain masih bisa. Ada Undang-undang ITE, KUHP," kata Wiranto.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

golput Pilpres 2019

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top