Bisnis.com, JAKARTA – Revitalisasi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dinilai perlu dilakukan mengingat pemidanaan dengan konsep pemasyarakatan juga mengedepankan terjaminnya hak asasi manusia (HAM) bagi warga binaan.
Selain itu, revitalisasi juga penting guna terjaminnya keamanan dan keselamatan baik narapidana maupun petugas, seiring adanya permasalahan kelebihan kapasitas dan kasus kebakaran yang belakangan rawan terjadi.
Kepala Bagian Humas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto memastikan pihaknya selalu mengutamakan keselamatan narapidana. Bahkan, ada pengusulan anggaran tanggap darurat setelahnya adanya berbagai peristiwa kebakaran dan bencana.
"Pengusulan anggaran ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas hasil investigasi dan penghitungan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana pascabencana,” kata Ade dalam keterangannya, Selasa (19/3/2019).
Tim tanggap darurat itu dipastikannya telah dibekali pelatihan dan peralatan evakuasi narapidana sesuai Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015.
Pihaknya juga pasti segera melakukan investigasi guna mengetahui penyebab terjadinya bencana. Kemudian, menghitung kerusakan yang ditimbulkan.
Baca Juga
Langkah inila diterapkan menyusul kebakaran yang menghanguskan Cabang Rutan Sinabang, Aceh, Minggu (18/3/2019) dini hari. Sebanyak 82 warga binaan langsung dievakuasi ke Polres Simeuleu.
“Dalam keadaan darurat atau tertentu, yang menjadi fokus ialah penyelamatan jiwa dari narapidana dan tahanan,” ujarnya.
Kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widagdo tetap menyarankan perbaikan infrastruktur Lapas guna mengedepankan HAM. Dia mengamati Lapas di Indonesia kebanyakan warisan dari zaman kolonial Belanda.
“Jadi, struktur dan infrastruktur kelengkapan dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu sepertinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Kondisi sekarang memang berbeda,” kata Kisnu.
Kisnu mencontohkan, peristiwa kebakaran Lapas di Provinsi Aceh. Kisnu berpandangan, insiden kebakaran itu bisa dijadikan momentum oleh Kemenkumham untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Lapas.
“Jadi penegak hukum menempatkan narapidana di dalam lapas. Tapi, tapi mereka rentan menjadi korban seperti kebakaran dan lainnya. Jadi harus ada konsep besar. Tujuannya, agar bisa diketahui kebijakan yang diambil seperti apa,” paparnya.
Dia tak menampik untuk perbaikan infrastrukur lapas ini membutuhkan anggaran yang besar. Namun, biaya besar ini bisa digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan HAM di dalam Lapas.
“Narapidana perlu makan, minum, dan kesehatan juga. Jadi tiap peristiwa, dijadikan asessment kepada Lapas. Pakailah sudut pandang perlindungan HAM, dari situ dakan kelihatan berapa biaya yang dikeluarkan, dan dananya, apa yang harus dibangun akan kelihatan dan terlihat di sana,” katanya.
Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan sepanjang lapas memenuhi standar penanganan bencana alam ataupun bencana kebakaran dan banjir maka hak asasi manusia warga binaan akan tetap terjamin.
“Setiap lapas biasanya mengikuti aturan internasional ataupun nasional mengenai penanganan bencana, termasuk kebakaran,” katanya.
Dia juga yakin para petugas Lapas telah diberikan pelatihan untuk menanggulangi bencana yang sesuai dengan prosedur.
