Bisnis.com, JAKARTA -- Acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia yang hendak diadakan pada 2 April mendatang disebut bukan merupakan acara yang diadakan Kementerian Dalam Negeri.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan acara itu adalah inisiatif Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa. karena itu, Kemendagri tidak tahu ihwal adanya biaya yang dibebankan kepada peserta acara Silatnas Pemdes tersebut.
“Dalam hal ini Kemendagri, Kemenkopolhukam tidak ada keikutsertaannya. Jadi inisiatif ingin mengadakan pertemuan, dan pertemuan itu karena ada biayanya mereka menetapkan sendiri atas inisiatif sendiri,” tutur Hadi di Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Menurut Hadi, acara itu merupakan hal yang sangat bagus lantaran melibatkan semua komponen dari asosiasi desa yang ada di Indonesia. Komponen yang dimaksud Hadi adalah Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia), Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintaha Desa), dan PPDI (Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia).
Kemendagri menyebut tak akan menghalangi penyelenggaraan acara ini selama tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang ada. Sikap yang sama juga dimiliki Kemenkopolhukam.
“Kami tetap berorientasi sepanjang Mendagri memberikan lampu hijau atau izin rekomendasi, kami tetap mendorong kegiatan tersebut,” tutur Deputi I Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Wawan Setiawan dalam kesempatan yang sama.
Silatnas Pemdes diketahui pascapolitikus asal Partai Demokrat Andi Arief mengomentari surat edaran acara tersebut melalui akun twitter pribadinya.
Dalam cuitannya, Andi menyoroti kewajiban Kepala Desa agar datang ke acara yang rencananya diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu.
“Seluruh kepala Desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan Desa untuk Pak Jokowi. Setiap Kepala Desa ambil uang dana desa 3 jt rupiah. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri. Ck ck ck,” tulis Andi di twitternya.
Dalam salinan surat edaran yang diterima Bisnis, disebutkan bahwa acara SIlatnas Pemdes akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Acara itu diselenggarakan berdasarkan hasil konsultasi Apdesi kepada Menkopolhukam pada 18 Februari 2019, dan koordinasi dengan jajaran Kemendagri pada 8 Maret lalu.
Rencananya, dalam acara itu akan ada pemberian anugerah “Bapak Pembangunan Desa” untuk Jokowi. Surat itu juga menyebut adanya biaya administrasi yang harus dikeluarkan peserta Silatnas sebesar Rp3 juta per orang, untuk menutupi biaya penginapan selama 3 hari 2 malam, akomodasi dari dan menuju lokasi acara, serta konsumsi.
Surat itu ditandatangani Ketua Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa Muhammad Asri Anas dan sekretarisnya.
