Bisnis.com, JAKARTA—Program bagi-bagi tiga “kartu sakti” yang dikampanyekan pasangan Jokowi-Ma’ruf selain dinilai tidak efektif diterapkan di negara berpenduduk lebih dari dua ratus lima puluh juta jiwa seperti Indonesia, juga ikut membodohi masyarakat.
Demikian kesimpulan yang dapat ditarik dalam diskusi bertajuk “Paradoks Kartu Sakti Jokowi,” Selasa (19/3).
Turut jadi nara sumber pada acara diskusi itu Ketua Perkumpulan Swing Voters Indonesia, Adhie Massardi, akademisi dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, dan praktisi media, Arief Gunawan, Selasa (19/3).
Menurut Adhie Massardi, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak kartu-kartu yang akan disebar pemerintah akan sulit untuk terdistribusi dengan baik. Demikian juga dengan kesulitan dalam mengawasi pembagiannya, ujarnya.
Menurutnya, sistem kartu itu akan efektif kalau dibagikan di negara yang tidak berpeduduk banyak seperti di Singapura dan Brunei Darussalam.
Adhie merujuk pada sistem daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu yang hanya bersumber satu KTP saja dalam pengatrannya ricuh karena masalah adminsitrasi.
Baca Juga
“Apalagi di negara yang jumlah penduduknya 200 juta lebih. Ini tak akan terdistribusi dengan benar, conthnya DPT saja gak beres,” ujarnya.
Sependapat dengan Adhie, Herdi Sahrasad menilai dengan kondisi sumber daya manusia yang masih lemah, keberadaan Kartu Sembako Murah, Kartu PraKerja dan Kartu Indonesia Pintar yang akan diluncurkan Jokowi akan menyesatkan, tidak mendidik dan pemerintah terkesan membodohi rakyat.
“Saya bisa pastikan kalau diteruskan kartu-kartu ini maka rakyat akan semakin bodoh dan malas, dan ekonomi akan tumbuh rendah,” ujarnya.
Sementara itu, Arief Gunawan mengatakan menyebut fenomena atau kebiasaan rezim saat ini yang gemar sekali membuat kartu-kartu sebagai Rezim Lolypop (kembang gula) atau rezim iming-iming kartu.
“Maksudnya adalah rencana pembuatan kartu-kartu seperti itu sebenarnya hanya merupakan simplifikasi (penyederhanaan) masalah dari masalah yang sebenarnya sangat kompleks."
Masalah pendidikan nasional yang sedemikian kompleks, ujarnya, direduksi jadi persoalan kartu belaka. Padahal, sudah bukan rahasia bahwa orang masuk perguruan tinggi yang bermutu di negeri ini susahnya bukan main dan mahal.
“Jadi, seharusnya mutu pendidikannya dulu yang diperbaiki,” ujarnya.
Sebelumnya, calon presiden no urut 01, Joko Widodo memperkenalkan program kartu sakti diantaranya Kartu Pra-Kerja. Mereka yang memiliki kartu tersebut namun belum memiliki pekerjaan maka akan diberikan dana atau honor yang ditentukan.
Menurutnya, kartu tersebut akan diberikan kepada lulusan SMA, SMK, Politeknik yang akan masuk industri. Dengan memberikan pelatihan dan training.
