MPR: Selesaikan Kisruh DPT Dengan Single Identity Number

Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa kisruh DPT sudah terjadi sejak penyelenggaraan Pemilu 1999 akibat mismanajemen kependudukan.
John Andhi Oktaveri | 15 Maret 2019 20:37 WIB
Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi (tengah) bersama Anggota MPR Fraksi PDIP Aria Bima (kanan) dan Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo (kiri) dalam diskusi bertajuk Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019, di Kompleks Parlemen, Jumat (15/3/2019). - Bisnis/John Andhi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah terjadi sejak penyelenggaraan Pemilu 1999 akibat mismanajemen kependudukan.

Dia menilai tidak berarti persoalan itu juga tidak akan terulang pada pemilu berikutnya. Pasalnya, Indonesia belum menerapkan single identity number. Menurutnya, nomor identitas tunggal  akan menjadi jawaban atas kekisruhan tersebut.

“Kalau kita sudah punya single identity number, maka sebagian besar persoalan DPT selesai, misalnya NIK ganda, NIK kosong, pemilih fiktif,” ujarnya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019,” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Turut sebagai narasumber dalam diskusi anggota MPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dan Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo.

Viva mengungkapkan bahwa kisruh DPT yang terjadi belakangan ini bukanlah yang pertama kali. Kisruh DPT sudah terjadi sejak Pemilu 1999 hingga saat ini.

“Artinya, DPT merupakan masalah besar bagi pemerintah, siapapun yang berkuasa. Bayangkan sejak pemilu 1999 sampai pemilu 2019 ini, selalu ada masalah DPT. Misalnya dalam Pemilu 2014, PDIP mempersoalkan 10, 8 juta DPT yang bermasalah,” ungkapnya.

Menurut Viva, ada beberapa alasan mengapa DPT sangat penting untuk dipersoalkan. Mempersoalkan DPT bukan dalam rangka mendelegitimasi pemilu dan bukan dalam rangka mencurigasi kecurangan dan manipulasi data pemilu, ujarnya.

Ada tiga alasan mengapa DPT perlu dipersoalkan. Pertama adalah untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara Indonesia yaitu hak memilih dan dipilih. “Negara harus menjamin hak warga negara itu. Itulah pentingnya DPT,” ucap Viva.

Kedua, untuk peningkatan partisipasi politik rakyat. “Jika partisipasi politik rakyat naik maka semakin tinggi legitimasi pemilu maka DPT menjadi basis data yang penting untuk peningkatan partisipasi politik rakyat,” tuturnya.

Ketiga, lanjutnya, DPT penting dikritik dan dibahas karena untuk peningkatan demokrasi electoral. Pasalnya, proses kompetisi dalam Pemilu berbasis data DPT.

Tag : Pilpres 2019, Pileg 2019
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top