Kabar24.com, JAKARTA - Konsulat Amerika Serikat di Yerusalem yang melayani warga Palestina akan digabungkan ke dalam Kedutaan Besar AS yang baru di Israel pada hari Senin (4/3/2019).
Rencana merger yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri AS tersebut sontak memicu kecaman dan kemarahan dari pemimpin Palestina.
Reuters, keputusan untuk membuat satu misi diplomatik di Yerusalem diumumkan Oktober lalu oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan telah secara luas diperkirakan dimulai awal Maret. Pengumuman Departemen Luar Negeri pada hari Minggu memberikan tanggal resmi untuk langkah tersebut.
Merger yang direncanakan telah meningkatkan kekhawatiran warga Palestina bahwa pemerintahan Trump menurunkan peringkat penanganan kekhawatiran mereka di kota Yerusalem yang mengalami sengketa, tempat bagi situs-situs suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristiani.
Presiden AS Donald Trump membuat marah dunia Arab dan memicu kritik internasional dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Desember 2017 dan memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv Mei tahun lalu.
Para pemimpin Palestina menangguhkan kontak diplomatik dengan pemerintah AS setelah langkah pemindahan kedutaan tersebuut dan memboikot upaya AS untuk menyusun rencana perdamaian Israel-Palestina yang telah lama ditunggu-tunggu, menuduh Washington lebih condong pro-Israel.
Konsulat Jenderal AS di Yerusalem adalah misi utama bagi warga Palestina, yang dengan dukungan internasional luas mencari Yerusalem Timur sebagai ibukota negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino mengatakan keputusan itu didorong oleh efisiensi operasional dan akan ada kelanjutan yang lengkap dari aktivitas diplomatik dan layanan konsuler AS.
"Ini bukan merupakan perubahan kebijakan AS terhadap Yerusalem, Tepi Barat, atau Jalur Gaza. Batas-batas khusus kedaulatan Israel di Yerusalem tunduk pada negosiasi status akhir antara kedua belah pihak,” ungkapnya, seperti dikutip Reuters.
Ketika Pompeo mengumumkan rencana merger tahun lalu, pemimpin senior Palestina Saeb Erekat mengecam keputusan untuk menghilangkan konsulat sebagai bukti terbaru bahwa pemerintahan Trump berpihak dengan Israel untuk memaksakan "Israel Raya" daripada solusi dua negara.
Status Yerusalem merupakan salah satu poin perselisihan yang paling sulit antara Israel dan Palestina.
Israel menganggap seluruh kota, termasuk sektor timur yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967, sebagai "ibukota abadi dan tak terpisahkan," tetapi hal tersebut tidak diakui secara internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
