Munas NU Ikut Bahas RUU Persaingan Usaha

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 27 Februari 2019  |  20:09 WIB
Munas NU Ikut Bahas RUU Persaingan Usaha
Nahdlatul Ulama (NU). - commons.wikimedia.org

Bisnis.com, JAKARTA- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hal ini ditandai dengan penyiapan sesi khusus untuk membahas RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (LPMPUTS) dan penguatan kelembagaan KPPU. Hal itu diungkapkan oleh komisioner KPPU, Afif Hasbullah, Rabu (27/2/2019).

Afif yang turut hadir dalam kegiatan musyawarah nasional ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu mengatakan bahwa panitia menyiapkan waktu khusus untuk melakukan pembahasan dukungan terhadap RUU LPMPUTS.

“Insya Allah bahtsul masail terkait penguatan fungsi dan kewenangan KPPU dalam pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan dilangsungkan besok [Kamis], juga akan dibahas terkait dengan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang selama ini terkatung-katung belum juga disahkan”, ujarnya Rabu malam.

Hafif mengatakan, pembahasan mengenai RUU ini dalam kegiatan NU menandakan bahwa organisasi yang pernah dipimpin oleh mendiang Gus Dur itu berpihak pada penguatan ekonomi ummat dan rakyat, agar terbebas dari perilaku persaingan usaha tidak sehat yang seringkali merugikan rakyat kecil.

“Saya sebagai komisioner KPPU juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PBNU yang telah mengangkat isu persaingan usaha dan KPPU ini dalam munasnya,” tambahnya.

Seperti diketahui, saat ini Pembahasan RUU LPMPUTS cukup alot di tingkat Panitia Kerja RUU LPMPUTS di DPR. Proses pembahasan RUU anti monopoli ini telah berlangsung berbulan-bulandan terjadi tarik menarik kepentingan dari banyak pihak.

PBNU, ujar Hafif, berharap RUU LPMPUTS segera menemukan kata final untuk disahkan dan menggantikan Undang-undang No. 5/1999 yang sudah tidak relevan karena adanya perkembangan dalam dunia perdagangan dan industri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
nahdlatul ulama, ruu persaingan usaha

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup