Pemerintah Ungkap Alasan Belum Membuka Informasi Soal HGU ke Publik

Mahkamah Agung pada 2017 lalu memutuskan bahwa informasi terkait lahan Hak Guna Usaha dapat dibuka ke publik. Akan tetapi, keterbukaan informasi itu belum terlaksana hingga sekarang karena kekurangan petunjuk teknis pada Kementerian ATR/BPN
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 27 Februari 2019  |  15:53 WIB
Pemerintah Ungkap Alasan Belum Membuka Informasi Soal HGU ke Publik
Hutan hujan tropis. - Bloomberg/Dado Galdieri

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketiadaan petunjuk teknis sebagai turunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Nomor 7 Tahun 2017 menjadi alasan belum terbukanya informasi soal lahan Hak Guna Usaha (HGU) hingga saat ini.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Horison Mocodompis berkata, petunjuk teknis diperlukan agar informasi soal HGU bisa diberikan ke publik. Dia berkata, Permen 7/2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU sudah mengatur soal ketersediaan informasi tentang lahan HGU bagi publik.

"Di situ juga diatur mengenai kapan informasi diberikan, dan kepada siapa. Nah Permen itu ada juknisnya. Permen itu disusun untuk memfasilitasi putusan MA. Kami ingin menjalankan putusan dengan tidak melanggar aturan," ujar Horison kepada Bisnis, Rabu (27/2/2019).

Data mengenai sebaran dan kepemilikan lahan HGU di Indonesia belum terbuka, meski Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan yang menyebut bahwa informasi terkait hal itu patut dibagikan ke masyarakat.

Keputusan MA itu keluar sejak 2017 lalu. Saat itu, putusan keluar sebagai hasil perkara yang melibatkan Kementerian ATR/BPN dengan Forest Watch Indonesia (FWI).

Karena data soal HGU belum disampaikan ke publik, Kementerian ATR/BPN harus menghadapi gugatan terkait keterbukaan informasi. Saat ini, gugatan mereka hadapi dari Greenpeace Indonesia.

Sidang gugatan keterbukaan informasi antara Greenpeace Indonesia dengan Kementerian ATR/BPN digelar Komisi Informasi Pusat. Horison berkata, hasil sidang dan rapat-rapat lain yang dihadapi kementeriannya harus diperhatikan agar substansinya bisa dimasukkan dalam juknis Permen 7/2017.

"Sidang dengan KIP itu bagian dari proses untuk mencari jalan tengah, mana sih data-data yang memang sifatnya publik bisa diakses siapapun dan mana [data] yang memang masih mendapat perlindungan hukum," ujarnya.

Pasal 61 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 7/2017 menyebut, setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui keterangan data fisik dan yuridis tanah HGU meliputi subjek pemegang HGU, letak dan luas tanah HGU, Peta Bidang Tanah HGU, dan jenis penggunaan atau pemanfaatan tanah HGU.

Pemberian informasi dikecualikan untuk warkah atau dokumen perolehan tahan HGU. Kemudian, pemohon informasi soal HGU dibebankan biaya yang besarannya akan diatur dalam juknis.

"Kesimpulannya, ini [keterbukaan informasi] masih berproses. Masih ada sidang-sidang KIP, kemudian di BPN masih dalam penyusunan juknis pelaksanaan Permen 7/2017. Pengaturan juknis ini harus mendengar semua pembicaraan di sidang dengan KIP, Ombudsman RI," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
hgu perkebunan

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top