Bisnis.com, JAKARTA—Isu imbauan untuk mengembalikan lahan konsesi yang mengemuka dalam pidato internal capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mendapat tanggapan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN, Hidayat Nur Wahid, mengatakan terkait imbauan presiden itu, dia meminta para pendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan apa yang diminta Jokowi.
Dia mengatakan karena disampaikan Jokowi dalam acara internal maka seharusnya pendukung Jokowi lah yang pertama kali mendengar. "Menurut saya karena pernyataan itu disampaikan di acara internal komunitas 01 pastilah kemudian beliau, omongan beliau itu didengar dan disampaikan langsung kepada mereka-mereka yang ada di sekitar beliau," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (25/2/2019).
Dia merujuk pada Erick Tohor Thohir yang ternyata menguasai konsesi lahan yang jauh lebih banyak dari pada yang dimiliki Prabowo sebagimana juga Luhut Binsar Panjaitan.
“Jadi pertama kali mendengar dan pertama kali diperdengarkan kepada mereka," katanya.
Hidayat mengatakan seharusnya Jokowi memulai dari lingkaran terdekatnya. Dia juga meminta agar dibuat aturan yang jelas mengenai pengembalian hak guna usaha (HGU) yang akan dibagikan ke rakyat.
“Harusnya sebagai pengikut yang baik merekalah yang pertama kali yang melaksanakan apa yang imbauan Pak Jokowi. Jangan orang lain melaksanakan sementara Anda sendiri tidak melaksanakan," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Jokowi untuk menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pengembalian lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki pengusaha, salah satunya milik capres Prabowo Subianto.
Hal itu menanggapi kesediaan Prabowo mengembalikan lahan HGU miliknya ke negara. Menurutnya, Prabowo siap mengembalikan lahan HGU miliknya dan itu merupakan momen yang tepat bagi Jokowi untuk menerbitkan Perppu pengembalian lahan HGU.
Fahri menuturkan penandatanganan Perppu tersebut sebagai bukti bahwa Jokowi memahami arti dari reformasi agraria. Menurutnya, turunan atas kebijakan reformasi agraria adalah pengembalian lahan.
Sebelumnya, Jokowi menyinggung penerima konsesi besar dan dia menunggu si pemilik mengembalikannya ke negara. Jokowi lalu menyindir penerima konsesi (pemberian hak izin tanah oleh pemerintah) dengan luas yang besar.
