Bisnis.com, JAKARTA -- Tiga menteri kabinet pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May secara terbuka mengindikasikan mereka akan mendukung penundaan Brexit jika anggota parlemen kembali menolak kesepakatan baru dengan Uni Eropa.
Menteri Bisnis Greg Clark, Menteri Pekerjaan dan Pensiun Amber Rudd, dan Menteri Kehakiman David Gauke memberi isyarat pada tulisan di harian Daily Mail bahwa mereka akan memihak oposisi dalam voting pekan depan.
Keputusan ini menambah tekanan bagi PM May untuk menghapus kemungkinan no-deal Brexit dengan menunda Brexit yang akan jatuh pada 29 Maret 2019.
Dalam kolom di surat kabar yang berjudul 'Jika tidak ada kesepakatan pekan depan maka Brexit harus ditunda', Clark, Rudd, dan Gauke menuliskan bahwa no-deal Brexit akan meningkatkan risiko bisnis, keamanan dan persatuan teritori Inggris, khususnya terkait dengan independensi Skotlandia dari Inggris.
“Ekonomi kita akan rusak parah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beban biaya akan meningkat, bisnis yang bergantung pada rantai perdagangan just-in-time akan sangat terganggu dan investasi akan terhambat," tulis mereka, seperti dikutip melalui Reuters, Minggu (24/2/2019).
Pada kesempatan yang sama, para menteri tersebut meminta anggota Kelompok Riset Eropa, yang dibentuk oleh anggota parlemen Konservatif pro-Brexit, untuk mendukung kesepakatan pemerintah di parlemen atau bersiap Brexit akan tertunda.
John Penrose, Menteri Junior untuk Irlandia Utara, menyatakan bahwa menghapus opsi no deal Brexit justru dapat merusak seluruh proses negosiasi.
"Langkah seperti itu dapat menyebabkan perpanjangan waktu sementara atau justru menjadi permanen," tulisnya dalam sebuah kolom pada surat kabar Sunday Telegraph.
PM May berjuang melawan waktu yang terus berjalan untuk mencapai kesepakatan dengan Brussels, mengenai rencana Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, yang dapat disepakati oleh parlemen.
Dia dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa dengan Liga Negara Arab pada Minggu (24/2). Namun sejumlah diplomat Uni Eropa tidak mengharapkan akan ada terobosan dari pertemuan tersebut.
PM May dan Partai Konservatif berkomitmen untuk membawa Brexit pada tenggat waktu yang telah ditentukan.
Sementara itu, Partai Buruh baru-baru ini tampaknya mulai mengesampingkan pendirian mereka terkait referendum kedua, meskipun sejak awal PM May menolak opsi tersebut.
Namun, para anggota parlemen dari kedua partai justru terpecah dalam memutuskan skenario Brexit yang ideal, sejauh ini tidak ada opsi Brexit yang komprehensif dengan suara mayoritas yang muncul di parlemen.
PM May telah berjanji, jika sampai dengan 27 Februari tidak ada kesepakatan baru, maka parlemen akan memiliki kesempatan untuk melakukan voting dalam menentukan langkah selanjutnya.
Sejumlah anggota parlemen diperkirakan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kendali proses negosiasi Brexit dari pemerintah.
