MUI Pusat: MUI DKI Tak Bisa Kendalikan Munajat 212

Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zalanut Tauhid Sa'adi menyayangkan sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212 tak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berdzikir dan bermunajat kepada Allah SWT.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 23 Februari 2019  |  19:04 WIB
MUI Pusat: MUI DKI Tak Bisa Kendalikan Munajat 212
Para peserta Malam Munajat 212 - Bisnis.com/Yusran

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zalanut Tauhid Sa'adi menyayangkan sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212 tak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berdzikir dan bermunajat kepada Allah SWT.

"Acara Munajat seharusnya untuk memohon keselamatan bangsa dan negara. Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres," katanya dalam siaran pers, Sabtu (23/2/2019).

Dia menilai MUI DKI sebagai lembaga keagamaan tidak boleh terseret ke dalam kegiatan politik praktis. Hal tersebut tidak sesuai dengan karakter, khittah dan jati diri MUI sebagai tenda besar umat Islam yang menjadi wadah berhimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dari berbagai ormas Islam.

MUI memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, panduan dan perlindungan kepada semua umat Islam.

"Politik yang dibangun oleh MUI berdasarkan kemuliaan yang berorientasi kepada persatuan, persaudaraan, dan kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan politik praktisan yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan konflik sesama anak bangsa".

Karena itu, MUI harus memosisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada. Pengurus MUI tak boleh masuk kedalam wilayah politik praktis, apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu.

Dia mengatakan MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung dibidang politik praktis sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama institusi.

Apalagi, saat ini bangsa Indonesia sedang menyelenggarakan hajatan nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif. Hendaknya MUI dapat membantu menciptakan situasi yang kondusif, ikut mendinginkan suasana selama masa kampanye, agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.

"Kami mengimbau kepada pimpinan MUI di seluruh Indonesia agar dapat memfungsikan organisasi MUI sebagai perekat dan pemersatu umat. Bukan memecah belah," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mui

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top