OPINI : Meneguhkan Politik Berkeadaban dengan Keberagaman yang Sehat

Warga bangsa tidak boleh larut oleh permainan politik jangka pendek yang menjadikan agama sebagai alat pembenar. Salah satunya dengan kembali memaknai keberagamaan yang sehat.
OPINI : Meneguhkan Politik Berkeadaban dengan Keberagaman yang Sehat
Massa yang tergabung dalam Aliansi Kebhinekaan mengikuti parade "Kita Indonesia" di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/12/2016). - Antara/Yudhi Mahatma

Bisnis.com, JAKARTA – Agama dalam tarikan politik. Jelang Pemilu 17 April agama seringkali dibajak oleh segelintir orang untuk kepentingan sesaat. Agama dijadikan “jualan” sekelompok orang untuk kepentingan jangka pendek. Kepentingan elektoral seakan sah dan halal dengan baju dan jubah agama.

Menilik hal tersebut, Muhammadiyah angkat suara. Melalui sidang Tanwir dengan tema “Beragama yang Mencerahkan” di Bengkulu, 15-17 Februari lalu, Persyarikatan Muhammadiyah mendorong terwujudnya kehidupan politik yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Dalam salah satu putusan Tanwir, Muhammadiyah menegaskan sikap “Beragama yang mencerahkan diwujudkan dalam kehidupan politik yang berkeadaban luhur disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, dan lapang hati dalam perbedaan pilihan politik. Seraya dijauhkan berpolitik yang menghalalkan segala cara, menebar kebencian dan permusuhan, politik pembelahan, dan yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi perikehidupan kebangsaan yang majemuk dan berbasis pada nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa”.

Muhammadiyah mendorong agar agama dikembalikan pada khittahnya. Yaitu agama perlu berwajah humanis, menggembirakan, dan menggerakan kesadaran dan aksi masyarakat. Agama merupakan kekuatan umat. Sehingga, saat agama hanya dijadikan pemanis dan atau jualan politik, maka agama akan kehilangan elan vitalnya. Agama tidak akan mampu mendorong masyarakat hidup produktif, malah sebaliknya, menjadikan masyarakat sebagai “korban” kepiawaian segelintir orang.

PEMILIH KRITIS

Melalui keputusan Tanwir itu, Muhammadiyah ingin mendorong bangsa dan negara bangkit dari politisasi agama. Muhammadiyah sebagaimana khittahnya memosisikan diri sebagai organisasi massa (ormas) Islam gerakan amar ma’ruf nahi munkar. Muhammadiyah bukan partai politik, namun Persyarikatan tidak buta politik. Muhammadiyah berkontribusi terhadap kehidupan dan kemaslahatan umat dengan jalan politik berkeadaban, bukan politik praktis.

Posisi itu menegaskan bahwa Muhammadiyah mendorong pencerahan umat dalam hal politik. Agama tidak boleh terseret lebih jauh dari permainan politik. Apalagi saat baju agama dijadikan “jaminan” suara elektoral.

Suara elektoral pemilu tidak boleh dibenarkan dengan keagamaan yang sempit. Menyeret agama sebagai tameng dan pembenar atas tindakan tidak beradab hanya akan mendorong bangsa Indonesia menuju perpecahan. Muhammadiyah mendorong semua elemen bangsa khususnya kelompok beragama menjadikan agama sebagai basis penyadaran dan kesatuan umat. Artinya, gerakan amar ma’ruf nahi munkar perlu menjadi laku bagi bangsa untuk mendorong pemilih kritis.

Pemilih kritis adalah mereka yang menentukan pilihan berdasarkan kecerdasan akal dan nurani. Mereka memilih bukan karena terpengaruh oleh lingkungan sekitar, atau paksaan dari para pemimpin di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan atau propinsi. Mereka memilih atas dasar pengetahuan dan pelacakan akan visi, misi, dan rekam jejak (track record) calon.

Mereka terus mencari, menimbang, dan akhirnya menentukan pilihan setelah mendapat banyak sumber dan informasi. Mereka membuka mata, telinga, hidung, dan seluruh indera untuk mendapatkan informasi. Kekayaan informasi ini sangat diperlukan karena memilih pemimpin bukan perkara yang mudah. Pemimpin tidak hanya memimpin dalam waktu lima tahun, namun mereka akan menancapkan peran kebangsaan yang sangat lama dan panjang.

Saat mereka telah mempunyai modal itu, maka “pemanis” apapun, termasuk di dalamnya klaim kelompok kepentingan agama tidak akan mempan. Mereka memilih berdasarkan pertimbangan yang matang. Pasalnya, memilih bukan sekadar mencoblos tanda gambar, namun mempunyai rentetan panjang terhadap masa depan sebuah bangsa dan pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Tahu dan Berkehendak. Salah memilih saat ini berakibat pada rusaknya tatanan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

SULUH

Dengan demikian, agama perlu menjadi pendidik agar rakyat paham dengan pilihannya. Mendorong agama menjadi legitimasi atas pilihan menjadi bagian dari menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Sebuah perbuatan yang dikecam oleh agama.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mengajak kepada seluruh elemen bangsa dan umat menjadikan agama sebagai suluh bagi pilihan politik yang baik dan bijak. Suluh agama itu akan menjadi jembatan bagi terwujudnya kedaulatan berbangsa dan bernegara. Artinya, agama akan menjadi panduan gerak. Agama bukan pembenar atas intimidasi kepentingan politik jangka pendek.

Politik jangka pendek (low politics) yang dibumbui oleh narasi agama hanya akan memecah belah umat. Umat akan semakin jauh dari nilai agama yang murni. Mereka bahkan akan semakin jauh dari substansi keagamaan sebagai gerakan cinta/welas asih (compassion). Agama yang dibajak oleh kekuatan politik hanya akan meninggalkan wajah keras, kaku, dan kering. Agama akan kehilangan nilai kemanusiaan yang mendorong manusia hidup rukun, aman, damai, tentram, sejahtera, dan berkeadilan. Padahal agama diturunkan sebagai sarana mewujudkan kehidupan yang baik.

KEBERAGAMAAN YANG SEHAT

Namun, saat ini kekuatan agama yang terbajak oleh politik jangka pendek telah begitu masuk dalam kehidupan warga bangsa. Ia seakan telah mencengkeram kesadaran dan kepekaan umat untuk bersua lantang dan mencoba lepas dari belenggu itu.

Oleh karena itu, warga bangsa perlu segera sadar dan bangkit serta melakukan gerakan perlawanan terhadap kekeliruan itu. Membangkitkan kesadaran dan melakukan perlawanan terhadap mereka yang menjadikan agama sebagai jalan pintas meraih simpati dan kemenangan menjadi sebuah keniscayaan. Warga bangsa tidak boleh larut oleh permainan politik jangka pendek yang menjadikan agama sebagai alat pembenar. Salah satunya dengan kembali memaknai keberagamaan yang sehat.

Amin Abdullah menilai keberagamaan yang sehat sebagai upaya mengembalikan makna dan esensi agama sebagai ruang dialog kritis-konstruktif. Ruang dialog kritis-konstruktif itu memungkinkan setiap umat memahami posisi dan perannya dalam kehidupan. Mereka akan semakin paham bahwa kehidupan ini tidak hanya urusan politik jangka pendek. Walaupun politik itu penting, namun memerosokkan agama sebagai pembenar atas segala tindakan merupakan tindakan bodoh.

Maka dari itu, agama perlu dikembalikan pada makna aslinya. Agama perlu kembali menjadi penunjuk jalan mendorong umat untuk hidup kreatif dan produktif (fastabiqul khairat). Umat harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai mimpi dan tekad menjadikan alam raya ini sebagai sawah ladang akhirat. Mereka perlu menjadi umat terdepan dan terpandang dalam kebajikan. Umat tidak boleh mudah terkotak pada urusan politik. Mereka perlu tercerahkan dengan ilmu pengetahuan dan amal saleh yang didasari iman, dalam mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pada akhirnya, sebagai ormas yang terus berkomitmen pada gerakan tajdid, Muhammadiyah terus berada dalam garda terdepan dalam menggembirakan umat dan mencerahkan umat dari belenggu politik partisan.

 *) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Sabtu (23/2/2019)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kerukunan beragama, Pilpres 2019

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup