Bisnis.com, JAKARTA — Cawapres nomor urut 02 KH Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus tetap netral dan independen selepas menyelenggarakan Munajat 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).
"Kalo munajatnya sih tidak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI," ungkap kiai yang pernah menjadi Ketua Umum MUI dan Rais Aam PBNU ini di kediamannya, Jumat (22/2/2019).
"Ya saya ini Ketum MUI, saya cawapres, tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya, MUI biar independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan. Karena itu MUI DKI [Jakarta] jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan," tambahnya.
Seperti diketahui, dalam acara Munajat 212 bertajuk "Mengetuk Pintu Langit untuk Keselamatan Agama Bangsa dan Negara" tersebut, MUI DKI Jakarta bersama Lembaga Dakwah Front dan Majelis Taklim se-Jabodetabek bekerjasama menjadi panitia.
Sebab itulah, Ma'ruf menilai 212 dalam acara Munajat 212 bukanlah gerakan yang dahulu ikut dirinya koordinir ketika ramai kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Apalagi, dirinya tidak diundang dalam acara tersebut.
"Jadi kalo soal 212 itu sebenarnya kalo masalahnya [dengan Ahok] sudah selesai. Kenapa? Karena kan sifatnya penegakan hukum [tindak pidana penistaan agama], tapi kalo untuk bermunajat, bersilahturahim, tidak ada masalah," jelasnya.
"Yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik, itu aja. Saya itu kan yang mendorong 212, yang membuat fatwanya kan saya, yang dibela kan fatwa yang saya buat dulu, gitu lho," ungkap Ma'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
