Kabar24.com, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Demokrat berencana untuk mengajukan resolusi Jum’at mendatang, guna menolak deklarasi darurat Presiden Donald Trump untuk membangun tembok di perbatasan selatan AS.
Perwakilan Partai Demokrat Joaquin Castro dari Texas menguraikan rencana untuk memperkenalkan resolusi tersebut dalam e-mail yang diedarkan kepada kolega yang diperoleh Rabu oleh Bloomberg News. Resolusi tersebut memiliki 92 penyokong di DPR.
Resolusi itu kemungkinan akan disepakati oleh DPR dan mungkin mendapatkan dukungan Republik yang cukup untuk melewati persetujuan Senat. Di sisi lain, Trump telah berjanji untuk memveto resolusi tersebut.
Trump pekan lalu menandatangani deklarasi darurat untuk mengalihkan dana militer tertentu untuk pembangunan dinding, setelah Kongres hanya menyetujui US$1,375 miliar dari US$5,7 miliar dalam rancangan anggaran.
Presiden berencana untuk secara sepihak memindahkan hampir US$7 miliar dana federal untuk membangun pembatas fisik di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.
Selain resolusi dari DPR, 16 negara bagian telah mengajukan gugatan yang menantang deklarasi tersebut.
Baca Juga
Rancangan resolusi DPR yang diedarkan akan menyatakan bahwa keadaan darurat nasional yang dideklarasikan oleh Trump pada 15 Februari "dihentikan." Jika DPR meloloskannya, Senat akan diminta untuk menyepakatinya waktu 18 hari.
Jika disahkan oleh Senat dan diveto oleh Trump, setiap kamar akan membutuhkan mayoritas dua pertiga suara untuk membatalkan veto tersebut. Ambang batas tesebut itu akan sulit dicapai bahkan di DPR, yang dikuasai Demokrat dengan 235 kursi, sedangkan Republik memiliki 197 kursi.
Resolusi tersebut akan secara politis akan menyulitkan Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, yang merupakan seorang anggota Partai Republik, dalam setiap pemungutan suara awal dan kemungkinan pembatalan veto seorang presiden dari partainya sendiri.
McConnell mengatakan di lantai Senat bahwa dia mengatakan kepada presiden dia mendukung deklarasi darurat ketika Trump memutuskan untuk menandatangani RUU pengeluaran untuk menghindari penutupan pemerintah kedua.
McConnell mengatakan dua minggu sebelumnya bahwa ia berharap untuk menghindari pernyataan seperti itu.
Tetapi sejumlah kolega Senat McConnell dari Partai Republik mengatakan bahwa mereka khawatir bahwa presiden telah melampaui kekuatan eksekutifnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
