Bisnis.com, JAKARTA – Penguasaan lahan dalam jumlah besar, tak hanya dilakukan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pengusaha dan pejabat di lingkaran Jokowi juga menguasai ribuan hektare lahan negara. Ini rinciannya
Berdasarkan penelusuran Tempo dan kelompok sipil Auriga Nusantara, ada sejumlah bisnis lingkungan dengan penguasaan lahan berukuran jumbo yang bertalian dengan sejumlah politikus di lingkaran Joko Widodo atau Jokowi, salah satunya Luhut Pandjaitan. Luhut tercatat berkaitan dengan penguasaan 15.721,21 hektare tanah di Kutai Kartanegara.
Dilansir dari Koran Tempo edisi Selasa, 19 februari 2019, Luhut tercatat berkaitan dengan lahan tambang seluas 683 hektare melalui PT Indomining, anak usaha PT Toba Bara Sejahtra Tbk. Selanjutnya, ia juga disebut menguasai 8.634,21 hektare lahan sawit melalui PT Perkebunan Kaltim Utama, 2.990 hektare lahan tambang melalui PT Adimitra Baratama Nusantara, serta 3.414 hektare lahan tambang melalui PT Trisensa Mineral Utama.
Direktur Komunikasi Auriga Nusantara, Syahrul Fitra, mengatakan sempat berharap persoalan penguasaan lahan oleh korporasi ini diangkat ketika calon inkumben Joko Widodo menyebutkan kepemilikan lahan lawannya, Prabowo Subianto, di Kalimantan Timur dan Aceh. Pernyataan Jokowi menunjukkan korporasi telah menguasai lahan berskala besar di Indonesia.
“Sayangnya, pernyataan itu seolah hanya untuk menyerang lawan, bukan menawarkan bagaimana mengatasi dominasi korporasi atas lahan yang memperlebar kesenjangan perekonomian,” kata Syahrul kepada Tempo.
Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah masih menguasai saham PT Toba Bara Sejahtra Tbk. "Selama saya menjadi menteri, tak satu pun bisnis. Silahkan dicek," ujarnya.
Luhut mengakui sebelum menjadi menteri, ia sempat menjadi pengusaha tambang batu bara. "Kalau saya pemilik kan dulu saya pengusaha, semua yang saya dapat itu sebelum saya jadi menteri," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Penguasaan lahan juga dilakoni sejumlah politikus dan pengusaha yang berada di lingkaran Jokowi. Jika ditotal, lahan korporasi yang terhubung langsung dengan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan tim bayangan pendukungnya, melampaui 140 ribu hektare.
Angka ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, dan Hary Tanoesoedibjo. Jumlahnya akan bertambah lebih besar lagi jika lahan perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Garibaldi Thohir, kakak Ketua TKN Erick Thohir, ikut dihitung.
Head of Corporate Secretary Adaro, Febrianti Nadira, balik mempertanyakan anggapan bahwa koneksi Adaro dan Garibaldi bakal memicu konflik kepentingan. Dia mengingatkan, Adaro adalah perusahaan terkemuka yang berdiri sejak 26 tahun silam dan telah mengantongi Proper Emas. “Adaro juga berkomitmen untuk turut memberikan kontribusi bagi negeri,” kata Febrianti. “Sementara Bapak Garibaldi Thohir merupakan pengusaha yang selama puluhan tahun memiliki reputasi baik di berbagai bisnis yang digelutinya.”
Sementara itu Ketua DPP Bidang Media Partai Perindo yang juga juru bicara TKN, Arya Sinulingga, enggan menanggapi pertanyaan tentang bisnis bosnya, Hary Tanoesoedibjo.
Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Usman Kansong, menyatakan pernyataan Jokowi soal lahan Prabowo dilatarbelakangi anggapan kubu lawan bahwa kebijakan terbaik dalam urusan lahan adalah mengembalikan kepemilikan lahan kepada negara. "Kira-kira Pak Jokowi ingin mengatakan ‘bagaimana Anda bisa melaksanakan reforma agraria kalau Anda menguasai begitu banyak lahan’," ujar Usman kepada Tempo, kemarin.
Usman menilai penguasaan lahan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Adapun Jokowi, kata dia, tak akan dibebani kepentingan meski dikelilingi pengusaha tambang dan perkebunan. "Kalaupun ada masalah, kan ada KPK," kata kader Partai NasDem itu. Usman menjawab pertanyaan Tempo secara umum, termasuk soal kepemilikan saham Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
