Kabar24.com, JAKARTA — Dalam sejumlah kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla acapkali dianggap berseberangan dengan arah kebijakan Pemerintah, meski Kalla berada di lingkaran kekuasaan sebagai pengambil kebijakan.
Hanay saja, Jusuf Kalla berdalih sejumlah koreksi kebijakan yang dilakukan oleh dirinya atas sejumlah keputusan kementerian lembaga tidak akan menurunkan elektabilitas Joko Widodo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April mendatang.
Jusuf Kalla menyebutkan koreksi yang dilakukan berdasarkan konteks yang ada. Dia mencontohkan koreksi terhadap kebijakan kereta ringan (LRT).
Koreksi disampaikan terhadap para konsultan proyek pemerintah yang membuat pertimbangan sehingga proyek menjadi lebih mahal.
"Karena dalam sidang kabinet menurut menteri kalau di bawah [di atas tanah] ongkosnya 10% saja [dibandingkan dengan melayang]," kata Jusuf Kalla, Selasa (19/2/2019).
Demikian juga dengan pembangunan kereta Trans Sulawesi. Jusuf Kalla menyebutkan koreksi dilakukan agar investasi yang mencapai puluhan triliunan rupiah itu dapat segera mendatangkan pemasukan.
"Saya bilang mau angkut apa. Sekarang dengan masuk sampai pelabuhan bisa mengangkut kargo seperti semen. Baru dikembangkan [untuk penumpang]" katanya.
Lebih lanjut Jusuf Kalla menyebutkan dirinya tidak mengkritik asal-asalan. Kritik digunakan untuk kebaikan. "Bukan asal kritik, tapi menghemat uang negara," katanya.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan kritik yang dirinya sampaikan akan meningkatkan elektabilitas Joko Widodo karena meningkatkan efisiensi pemerintah.
