Bisnis.com, JAKARTA — Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia yang juga pakar teknologi informasi Daniel Tumiwa mengungkap fakta di balik tuduhan Joko Widodo menyewa konsultan politik Stanley Greenberg.
Sebelumnya, terdapat nama Joko Widodo sebagai Presiden RI di laman berbahasa Inggris bernama political-strategist.com yang dibuat pada Desember 2016 dan didaftarkan oleh seseorang yang beralamat di Kanada.
"Pembuatan website palsu tersebut telah dipersiapkan sejak tahun 2016. Namanya sendiri menyerupai konsultan politik resmi The Political Strategist," jelas Daniel di kantor DPP PSI, Jumat (15/2/2019).
Daniel menjelaskan website asli dari konsultan politik tersebut yaitu thepoliticalstrategist.com. Apabila dibandingkan dengan yang palsu, perbedaannya cukup nyata.
Tangkapan layat laman www.political-strategist.com dengan foto Stanley B. Greenberg
Salah satunya, dari segi kuantitas tulisan dan media sosial, serta hanya memiliki sedikit pengunjung.
Baca Juga
"Semua tulisan yang ada di website tersebut hanya 19 dan semua berasal dari tahun 2017. Nah, makanya artikel-artikelnya hanya sedikit, kalau lihat isinya, on going dari mulai esai, paper, riset," tambahnya.
Tangkapan layar daftar clien Stanley Greenberg di www.political-strategist.com
Daniel menyebutkan bahwa nama-nama yang sengaja ditampilkan di laman palsu tersebut merupakan orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan negara Israel. Sehingga, PSI yakin pembuatan laman palsu tersebut merupakan penggiringan opini untuk tujuan tertentu.
"Kalau misalnya dikatakan menuding, itu terlalu berat. Tapi kalau kita mengatakan sangat yakin, iya," ujar Dedek Prayudi, Caleg PSI dalam kesempatan yang sama.
Tangkapan layar thepoliticalstrategist.com dengan foto konsultan politik Roland Vincent
Sebelumnya, kasus ini mencuat sebab salah satu media massa online Indonesia membuat pemberitaan dengan mengutip situs palsu tersebut.
Hal yang disayangkan, pihak koalisi oposisi seperti Mustofa Nahra, Rachlan Nasidik, Priyo Budi Santoso, Andre Rosiade, Ferdinand Hutahean, dan akun resmi partai Gerindra justru menyebarkan berita tersebut di media sosial resmi mereka.
