Jelang Debat Capres 2017, Hoaks Soal Impor Pangan Marak. Ini Penjelasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima menyebut salah satu tema debat capres putaran kedua soal pangan akan tetap menjadi unggulan petahana Joko Widodo.

Sebab itulah, ketika ditemui di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Rabu (13/2/2019), Aria menyatakan bahwa masalah impor pangan yang selama ini sering digembar-gemborkan pihak lawan sebagai kelemahan Jokowi, tidaklah tepat.

"Pangan itu kan banyak hoaks-hoaks di luar. Seolah-olah impor pangan tidak ada manfaatnya. Impor pangan ini keniscayaan, untuk menjaga kestabilan harga. Jadi bohong kalau kita tidak butuhkan impor," ungkap Aria.

Menurutnya, dengan banyaknya pulau dan cuaca yang selalu berubah, distribusi pangan harus konstan dijaga. Dengan demikian, impor merupakan keniscayaan untuk menjaga stabilitas.

"Ada wilayah tertentu di mana produksinya kurang, ada juga yang surplus. Kalau memang lebih murah diimpor kenapa tidak? Yang dilakukan selama ini seperti itu," jelasnya.

Menurut Aria, kebohongan kerap tercipta sebab ketidakbisaan membedakan impor sebagai kebijakan, program, atau kegiatan sebagai pendukung kebijakan dan program pemerintah.

"Kebijakan mengenai masalah ketahanan pangan dengan konsep kedaulatan pangan itu jelas adalah suatu kebijakan. Kalau dulu, ketahanan pangan dengan konsep swasembada pangan," ungkap Aria.

"Nah, yang saya ingin katakan, pada saat impor dilakukan, itu tidak menegasikan program kedaulatan pangan, pada saat Jokowi impor pangan kemarin lewat Menteri Perdagangan, itu tidak mengubah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan penduduk," tambahnya.

Dalam hal ini, Aria yang juga anggota komisi VI DPR RI ini mengacu pada polemik impor beras pada akhir 2017 hingga September 2018. Ketika itu, bahkan Mendag Enggartiasto Lukita sempat bersitegang dengan Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso atau akrab disapa Buwas.

"Waktu pak Buwas mengatakan kok impor tempat saya penuh. Dikatakan, stok beras paling aman 2,5 juta ton, [stok] dua bulan. Itu sekali operasi pasar 400 ribu ton. Nah, pada saat beras dilakukan operasi pasar dan Bulog menyerap gabah di petani, akan bersaing dengan para pedagang yang Rp17 triliun beras Bulog [beras sejahtera] yang dulu itu usaha Bulog [beras miskin] sekarang langsung tumpah di pedagang," ujarnya.

"Di sinilah persaingan antara Bulog dan pedagang, itu mengatrol harga gabah kering panen, yang pernah terjadi beras medium di tingkat pasar menjadi Rp12.000," tambahnya.

Atas dasar itulah Aria menyebut konsep impor yang telah dilakukan di era pemerintahan Jokowi bukanlah kebijakan, melainkan kegiatan. Kegiatan impor dinilainya tidak akan membatalkan atau menggagalkan kebijakan dan program pemerintah.

Visi Lumbung Pangan Dunia ala Jokowi

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menilai visi Jokowi yang akan mendorong Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, juga akan menjadi salah satu kekuatan Jokowi dalam Debat Capres 17 Februari.

Beberapa hal telah dilakukan Jokowi, yaitu pengendalian impor lewat pengawasan mencegah masuknya beras ilegal, dan empowering 5,7 juta hektare lahan kering dengan pembuatan embung.

"Karena berbicara 260 juta penduduk ini kita harus lihat luasan lahan. Kapan kita swasembada padi, kapan kita swasembada gandum, jagung, kapan kita swasembada kedelai, kapan kita bicara komoditas pangan yang lainnya," ujarnya.

Aria menyatakan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, akan mengubah mindset yang terlanjur mapan, bahwa Indonesia hanyalah penghasil utama komoditas perkebunan.

"Tetapi Pak Jokowi sudah mengatakan Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Jadi penambahan lahan, perluasan lahan, empowering lahan, itu lebih diprioritaskan pada persoalan-persoalan kebutuhan pangan nasional," tutupnya.