Negosiasi Anggaran Tembok Perbatasan Buntu, Shutdown AS Kembali Menghantui

Negosiasi mengenai anggaran keamanan tembok perbatasan buntu setelah kedua kubu Demokrat dan Republik bentrok mengenai kebijakan penahanan imigran.
Renat Sofie Andriani | 11 Februari 2019 10:42 WIB
Ilustrasi - Reuters/Joshua Roberts

Kabar24.com, JAKARTA – Negosiasi mengenai anggaran keamanan tembok perbatasan buntu setelah kedua kubu Demokrat dan Republik bentrok mengenai kebijakan penahanan imigran. Isu penutupan pemerintahan (government shutdown) di Amerika Serikat (AS) pun kembali menghantui.

“Pembicaraan itu mandek untuk saat ini,” ujar Senator Partai Republik Richard Shelby kepada "Fox News Sunday", seperti dilansir Reuters.

Menurut Shelby, kebuntuan itu terjadi karena keinginan kubu Demokrat untuk membatasi jumlah tempat tidur di fasilitas penahanan bagi orang-orang yang memasuki AS secara ilegal.

Satu hal yang menjadi pokok permasalah dalam perundingan kedua kubu adalah tuntutan Demokrat untuk lebih sedikit anggaran penyediaan tempat tidur penahanan bagi orang-orang yang ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS.

Sementara itu, Partai Republik ingin meningkatkan jumlah tempat tidur yang ada sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempercepat deportasi imigran.

Upaya untuk menyelesaikan perselisihan tentang pendanaan keamanan perbatasan diperpanjang hingga akhir pekan kemarin mengingat tujuan panel negosiasi kongres untuk mencapai kesepakatan pada Senin (11/2/2019) waktu setempat.

Senator dari Partai Demokrat, Jon Tester, di sisi lain berpendapat lain. “Itu adalah negosiasi. Negosiasi jarang berjalan lancar,” katanya kepada Fox. Tester, salah satu dari 17 perunding dalam pembicaraan itu, mengutarakan harapannya agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan.

Tapi Shelby melihat peluang untuk mencapai kesepakatan pada Senin adalah 50-50. Sementara itu, belum ada pembicaraan lebih lanjut yang direncanakan sejauh ini.

Para anggota parlemen berharap untuk segera mencapai kesepakatan pada Senin. Dengan demikian, perundang-undangan yang disepakati kedua belah pihak memiliki waktu pembahasan di DPR dan Senat AS.

Selanjutnya perundang-undangan itu dapat ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Jumat, ketika masa pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri dan lembaga-lembaga federal lainnya berakhir.

Pada 25 Januari 2019, Trump setuju untuk mengakhiri shutdown parsial yang berlangsung selama 35 hari tanpa mendapatkan anggaran senilai US$5,7 miliar dari Kongres untuk tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Persetujuan Trump saat itu sekaligus memberi kemenangan politik kepada kubu Demokrat.

Sejak ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016, Trump telah berjanji untuk menghentikan arus masuknya imigran ilegal dengan membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Pemerintahan Trump juga bertekad menindak imigran yang tinggal di AS secara ilegal dengan secara agresif melakukan lebih banyak deportasi.

Tag : shutdown, shutdown, Donald Trump, Donald Trump
Editor : Rahayuningsih

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top