Bisnis.com, JAKARTA – Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai banyak pejabat publik kampanye menunjukkan miskin etika, salah satunya dialamatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara yang pernyataannya menjadi ramai diperbincangkan di media sosial dengan #YangGajiIbuSiapa?” kepada salah satu aparatur sipil negara.
Dahnil mengatakan bahwa sikap tersebut banyak terlihat di pemerintahan Joko Widodo. “Saya pikir mereka mesti tunjukkan sikap kenegarawanan, harus proporsional. Kekuasaan itu kan pasti berganti. Paling lama 10 tahun,” katanya di Jakarta, Jumat (1/2/2019).
Dahnil menjelaskan bahwa kabinet yang mengajak Satpol PP, mengunakan aparat untuk mendapatkan kekuasaan kembali harus dihentikan. Baginya, mahal untuk demokrasi apabila para pejabat publik miskin etika.
Sementara itu, meski Menteri Rudi langsung mengklarifikasi videonya yang ramai di media sosial, Dahnil menganggap hanya sekadar formalitas. “Klarifikasi itu kan cuma akrobat kata saja untuk melakukan apologi. Itu adalah sikap yang cerminkan sikap beliau,” jelasnya.
Sebelumnya pada acara internal Kementerian Komunikasi dan Informarmatika (Kominfo) di Hall Basket Senayan Kamis (31/1/2019) berbuntut panjang ketika ucapan Menkominfo Rudiantara “yang bayar gaji ibu siapa?” dipelintir menjadi hoax. Peristiwa ini seolah-olah ada intimidasi terkait keyakinan aparatur sipil negara (ASN) oleh Kominfo dan terlanjut menjadi viral dengan topik #YangGajiKamuSiapa.
Pernyataan Rudiantara dipenggal dan videonya disebar sehingga menjadi populer dan viral di media sosial dengan hastag #YangGajiKamuSiapa.
Padahal, konteks pernyataan lengkap Rudiantara dalam acara itu adalah bahwa ASN digaji oleh negara sehingga harus netral terhadap preferensi calon presiden di pilpres 2019.
Sementara itu, Kemenkominfo merilis penjelasan terkait pernyataan yang kontroversial tersebut. Dalam siaran pers yang dikutip Bisnis.com dari situs Kemenkominfo dijelaskan bahwa terkait dengan pemberitaan terhadap Menkominfo yang berkaitan dengan lontaran pertanyaan terhadap salah satu ASN dalam acara internal Kominfo pada hari Kamis (31/1/2019) di Hall Basket Senayan, Jakarta, kiranya perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
Dalam salah satu bagian acara sambutan, Menkominfo meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain Sosialisasi Pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara.
Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengasosiasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu.
Padahal sebelumnya, Menkominfo sudah dengan gamblang menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Penegasan tersebut terhitung diucapkan sampai 4 kalimat, sebelum memanggil ASN tersebut ke panggung.
Dalam zooming video hasil rekaman, terlihat bahwa ekspresi Menkominfo terkejut dengan jawaban ASN yang mengaitkan dengan nomor urut capres itu dan sekali lagi menegaskan bahwa tidak boleh mengaitkan urusan ini dengan capres.
Momen selanjutnya adalah upaya Menkominfo untuk meluruskan permasalahan desain yang malah jadi ajang kampanye capres pilihan seorang ASN di depan publik. Terlihat bahwa ASN tersebut tidak berusaha menjawab substansi pertanyaan, bahkan setelah pertanyaannya dielaborasi lebih lanjut oleh Menkominfo.
Menkominfo merasa tak habis pikir mengapa ASN yang digaji rakyat/pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netralnya di depan umum. Dalam konteks inilah terlontar pertanyaan “Yang Gaji Ibu Siapa?”. Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik.
Atas pernyataan “yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu”, “keyakinan” dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN.
Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara/pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks.
"Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh. "
