Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Oesman Sapta Odang Ngotot Maju Caleg DPD, Deadline Mundur dari Ketum Hanura Tinggal 2 Jam lagi

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang menegaskan dirinya tidak akan mundur dari pencalegan DPD RI selama Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjalankan amanah konstitusi. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi batas waktu hingga Selasa (22/1/2019) pukul 24.00 WIB agar Oesman Sapta Odang Mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura, sebagai syarat legal menjadi caleg.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 22 Januari 2019  |  22:16 WIB
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kiri) dan Darmayanti Lubis (kanan) memimpin sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8). - ANTARA/M Agung Rajasa
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kiri) dan Darmayanti Lubis (kanan) memimpin sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8). - ANTARA/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang menegaskan dirinya tidak akan mundur dari pencalegan DPD RI selama Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjalankan amanah konstitusi. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi batas waktu hingga Selasa (22/1/2019) pukul 24.00 WIB agar Oesman Sapta Odang Mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura, sebagai syarat legal menjadi caleg.

"Saya tidak akan mundur selama KPU tidak menjalankan konstitusi, tidak melaksanakan perintah, dan putusan PTUN, Bawaslu, dan Mahkamah Agung," kata Oesman, Selasa (22/1/2019), seperti dilaporkan Antara.

Ia mengatakan bahwa perjuangannya tersebut bukan untuk pribadinya sendiri, melainkan kepentingan hukum dan negara.

Menurut dia, putusan MK yang selama ini digunakan KPU tidak bisa dipelintir untuk digunakan pada Pemilu 2019, tetapi untuk 2024.

"Kami mendukung MK. Namun, putusannya tidak bisa diplintir, baca amar putusan MK," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan Oesman.

PTUN memerintahkan KPU menerbitkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPD baru yang memasukan nama Oesman.

Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, majelis hakim PTUN Jakarta juga membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

KPU harus mencabut keputusan tersebut sehingga DCT anggota DPD Pemilu 2019 tidak memiliki landasan hukum. Namun, KPU tetap bersikukuh menggunakan putusan MK yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD RI.

Dalam perkembangannya, PTUN Jakarta kembali memerintahkan KPU mengeksekusi putusan Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 yang memenangkan gugatan Oesman Sapta melawan KPU, itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Perintah pelaksanaan putusan itu tertuang dalam surat PTUN Jakarta Nomor: W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 perihal Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Surat ditandatangani Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah, Senin (21/1/2019).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

oesman sapta odang

Sumber : Antara

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top