Kabar24.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nancy Pelosi menggunakan pesawat militer untuk mengunjungi pasukan AS di Afghanistan akhir pekan ini.
Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Trump dalam sebuah surat resmi kepada Pelosi hanya sekitar satu jam sebelum keberangkatannya.
Alih-alih pergi ke Afghanistan, Pelosi didesak oleh Trump untuk bernegosiasi soal penutupan sebagian layanan pemerintahan federal di AS (partial government shutdown) yang telah berlangsung lebih dari tiga pekan.
“Mempertimbangkan 800.000 pekerja Amerika yang tidak menerima upah, saya yakin Anda akan setuju bahwa menunda agenda kunjungan ini benar-benar langkah yang tepat,” tulis Trump dalam sepucuk surat kepada Pelosi, seperti dilansir Bloomberg.
Kendati demikian, Trump tersirat tidak memiliki masalah jika Pelosi memilih tetap melakukan perjalanan selama menggunakan pesawat komersial.
Pelosi sendiri sebenarnya belum mengumumkan secara publik perihal perjalanannya itu, kemungkinan karena alasan keamanannya. Tokoh Demokrat ini berencana untuk lepas landas pada Kamis sore (17/1/2019) waktu setempat.
Keputusan Trump sontak membuat gusar kubu Demokrat yang mayoritas memang bercokol di DPR. Mereka mempertanyakan kewenangan Trump untuk mengendalikan perjalanan dinas kongres.
“Kami percaya ini benar-benar tidak pantas dilakukan oleh presiden [Trump]. Sejauh yang kami tahu hal ini belum pernah terjadi dalam catatan sejarah kongres,” kata Ketua Intelijen DPR Adam Schiff, yang sedianya pergi bersama Pelosi dalam perjalanan itu.
Menurut Schiff, Trump telah bertindak tidak bertanggung jawab dengan secara terbuka mengungkapkan bahwa Pelosi akan melakukan perjalanan ke zona perang.
“Dalam dua tahun terakhir, presiden [Trump] telah terlalu sering berlaku seperti layaknya murid yang duduk di kelas lima. Memiliki seseorang dengan karakter semacam itu dalam menjalankan negara adalah masalah yang besar,” tambah Schiff gusar.
Dalam surat yang sama, Trump mengatakan Pelosi harus tetap berada Washington guna mengupayakan resolusi atas shutdown.
“Selama periode ini, akan lebih baik jika Anda berada di Washington untuk bernegosiasi dengan saya dan bergabung dengan gerakan Keamanan Perbatasan untuk mengakhiri shutdown,” tulis Trump.
Lazimnya,anggota Kongres memang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat militer. Itu pula yang direncanakan Pelosi sebelumnya. Menurut seorang pejabat, tak hanya Pelosi, Gedung Putih juga telah membatalkan semua penggunaan pesawat militer oleh Kongres.
Juru bicara Pelosi, Drew Hammill, menuturkan tujuan dari perjalanan yang direncanakan Pelosi adalah untuk menyampaikan apresiasi kepada tentara AS atas layanan dan dedikasi mereka.
“Ini juga dilakukan untuk memperoleh pengarahan keamanan nasional dan intelijen yang penting dari mereka yang berada di garis depan,” tambah Hammill dalam sebuah pernyataan.
Trump sendiri, menurut catatan Hammill, telah mengunjungi pasukan AS di Irak sejak shutdown dimulai, seperti halnya delegasi kongres yang dipimpin oleh Perwakilan dari Partai Republik Lee Zeldin.
Meski dalam suratnya Trump menggambarkan perjalanan itu juga mencakup Brussels dan Mesir, Hammill mengungkapkan bahwa Brussels hanya disinggahi sebagai pemberhentian untuk pilot beristirahat. Sementara itu, tidak ada pemberhentian yang direncanakan untuk Mesir.
“Di Belgia, delegasi kongres berencana untuk bertemu dengan para komandan NATO, para pemimpin militer AS, dan sekutu-sekutu penting, untuk menegaskan komitmen kuat AS terhadap aliansi NATO,” terang Hammill.
Hingga Kamis (17/1/2019), masa partial government shutdown telah memasuki hari ke-27, rekor terpanjang dalam sejarah pemerintahan AS. Tensi yang terlihat meningkat di antara elite politik menunjukkan bahwa shutdown tersebut masih jauh dari kata berakhir.
Negosiasi kedua pihak untuk mengakhiri shutdown berulang kali terhenti lantaran Trump dan para pemimpin Demokrat di Kongres saling ogah mengalah dalam hal pendanaan tembok di sepanjang perbatasan AS dan Meksiko.
Proposal dana senilai US$5,7 miliar untuk tembok perbatasan yang diajukan Trump dalam rancangan undang-undang disanggah oleh pihak Demokrat, memaksa shutdown terus berlanjut hingga memecahkan rekor dalam sejarah Amerika.
