Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kasus Meikarta: KPK Panggil Lagi 5 Anggota DRPD Bekasi untuk Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil lagi 5 saksi terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (tengah) menggunakan rompi tahanan KPK saat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018)./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (tengah) menggunakan rompi tahanan KPK saat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil lagi 5 saksi terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

Kelima saksi tersebut seluruhnya merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi yaitu Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat dan H. Anden Saalin Relan.

"Kelima saksi akan diperiksa untuk tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/1/2019).

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 anggota DPRD Kabupaten Bekasi lainnya pada Kamis (17/1/2019) kemarin yaitu Abdul Rosid Sargan, H. Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno. 

Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin.

Dalam perkara ini, KPK memang tengah terus mendalami perihal adanya dugaan aliran dana dan pembiayaan wisata ke luar negeri untuk anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta yang menyeret perusahaan Lippo Group.

Dalam mendalami hal tersebut, pihak KPK sudah mengantongi bukti berupa catatan-catatan yang mendukung terkait dengan dugaan ini. 

"Kami mengidentifikasi cukup banyak ya anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dibiayai bersama keluarganya," kata Febri, Jumat (11/1/2019) lalu.  

Negara tujuan pelesiran yang teridentifikasi dari aliran dana tersebut, lanjut Febri, salah satunya adalah Thailand. Untuk itu, KPK akan memastikan lebih lanjut terkait dugaan pembiayaan pelesiran bagi anggota DPRD dan keluarganya. 

Sementara itu, Neneng Hasanah dalam persidangannya di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat pada Senin 14 Januari lalu mengaku bahwa ada sejumlah anggota DPRD dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang difasilitasi Meikarta untuk jalan-jalan ke Thailand.

Di sisi lain, KPK tengah mempertimbangkan untuk memanggil anggota keluarga yang disinyalir ikut menjadi bagian dalam fasilitas jalan-jalan ke Thailand. Namun, KPK berharap anggota DPRD lebih kooperatif dalam dugaan aliran dana dan fasilitas pelesiran tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ilham Budhiman
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper