Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah segera diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pekan ini sudah dilaporkan ke Wakil Presiden," kata Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Suprayoga Hadi kepada wartawan usai Seminar Hasil Kajian Penanganan Pascabencana di Palu, Sigi, dan Donggala: Pemulihan untuk Tempat Tinggal dan Sumber Penghidupan di Kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Dia menjelaskan rencana induk itu disusun sejak Oktober 2018 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan lima kementerian/lembaga, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Badan Informasi Geospasial.
Prosesnya melalui proses konsultatif dimana pihaknya sudah melakukan konsultasi publik di Palu, dan juga di pusat, termasuk penetapan peta zona rawan bencana, ujarnya.
"Diputuskan pada 12 Desember yang lalu oleh wakil presiden bahwa peta terakhir telah ditetapkan. Tanggal 22 Desember kemarin itu sudah launching di pemerintah daerah itu jadi basis kita untuk menetapkan lokasi mana yang aman, lokasi mana yang bisa jadi relokasi, relokasi mana yang tidak bisa ditinggali lagi dan segala macam ada di situ," lanjutnya.
Rencana induk yang berjumlah sekitar 300 halaman itu mencakup lima aspek yakni tata ruang, pemulihan infrastruktur, pemulihan perumahan, pemulihan sosial ekonomi dan juga pemulihan kelembagaan.
Suprayoga menuturkan jika wakil presiden sudah menandatangani kata sambutan pada rencana induk itu, rencana induk akan diisampaikan ke gubernur Sulawesi Tengah. Selanjutnya, gubernur Sulawesi Tengah akan menetapkan rencana itu menjadi peraturan gubernur.
Peraturan gubernur itu nantinya menjadi dasar untuk penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dari masing-masing kabupaten/kota yang terdampak bencana, yakni Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.
Masing-masing bupati dan wali kota itu nanti harus menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan isi rencana induk.
Rencana aksi daerah itu kemudian akan menjadi rencana operasional untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama dua tahun.
Kemudian, rencana tata ruang juga harus dilakukan dan dijabarkan berbasis peta zona rawan bencana.
"Insya Allah dalam Januari ini sudah bisa selesai rencana induk, peraturan gubernur dan mungkin bulan depan sudah selesai rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, kemudian sudah bisa 'running' (jalan) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi," tuturnya.
Daerah relokasi antara lain di Tondo, Talise, Duyu, dan Pombewe. "Itu yang sementara sudah disepakati oleh gubernur dan seluruh bupati dan walikota," tuturnya.
Dia mengatakan dari sedikitnya Rp22 triliun, kurang lebih Rp5 triliun digunakan untuk program relokasi dan sisanya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan Sulawesi Tengah pascabencana.
