Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo meminta sistem peringatan dini di wilayah rentan bencana dievaluasi dan diperiksa.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas membahas peningkatan kesiagaan menghadapi bencana di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
"Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasian sistem peiringatan dini ini betul-betul berada pada posisi yang baik. Rakyat bisa tahu sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan minimalkan," kata Kepala Negara dalam kata pengantarnya.
Rapat ini diikuti oleh menteri Kabinet Kerja dan sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.
Presiden mengingatkan para menteri, termasuk Kepala BNPB, supaya mengawal implementasi pekerjaan rehabilitasi dan rekonstrusi di sejumlah daerah terdampak bencana seperti Lombok (Nusa Tenggara Barat), Palu dan Donggala (Sulawesi Tenggara) dan Banten.
"Agar segera bisa diselesaikan, terutama yang di NTB dan berlanjut ke Sulawesi Tengah dan baru ke Lampung dan Banten," kata Kepala Negara.
Sementara itu, soal edukasi kebencanaan, Presiden minta supaya dimulai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada akhir Januari 2019. Presiden minta hal ini "digerakkan" terutama di daerah-daerah rawan bencana.
Di samping soal edukasi dan sistem peringatan dini, Presiden juga mengingatkan soal manajemen kesiapan menghadapi bencana. Menurutnya, sinergi antar lembaga seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, Palang Merah Indonesia, organisasi masyarakat, lembaga-lembaga donor diperlukan untuk merespon secara cepat bencana yang ada.
Lembaga-lembaga itu juga diharapkan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin.
