Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan memiliki muatan politis.
Asumsi tersebut mengemuka karena pembentukan tim gabungan mendekati penyelenggaraan Debat Pemilihan Presiden pada 17 Januari 2019.
"Ya, itu rekomendasi itu bukan dari kita lho, itu rekomendasi dari Komnas HAM yang keluar. Seingat saya di pertengahan Desember, 21 Desember udah keluar rekomendasi Komnas HAM itu," katanya
Baca Juga
Rekomendasi dari Komnas HAM tersebut, ungkapnya, merupakan instruksi kepada Polri supaya dibentuk tim investigasi yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan para pakar.
"Kalau saya, urusan saya mengawasi agar itu segera memonitor, mengawasi agar itu masalah ini segera selesai. Ini kan memang setiap kasus mesti kan harus ada bukti-bukti awal yang komplit," tegas Jokowi.
Sudah lebih dari 600 hari sejak kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyerang Novel masih belum ditemukan. Novel disiram dengan air keras seusai melaksanakan sholat shubuh di masjid tak jauh dari rumahnya pada 11 April 2018. Sejak saat itu, Novel terus menjalani serangkaian pengobatan, terutama untuk penyembuhan matanya.
