Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Nasional baru Venezuela mendeklarasikan periode kedua Presiden Nicolas Maduro tidak sah pada Sabtu (5/1/2019).
Anggota parlemen Juan Guaido dari partai oposisi Popular Will yang terpilih sebagai ketua baru Majelis Nasional menyatakan ia akan melawan kepemimpinan diktator Maduro dan memperjuangkan terlaksananya pemilu yang adil.
Selain menyatakan periode kedua Maduro tak sah, parlemen Venezuela juga menyebut Maduro akan menjadi "Presiden perampas" saat dilantik pada 10 Januari mendatang setelah memenangi pemilihan umum 2018 yang penuh kontroversi dan diboikot pihak oposisi.
"Maduro akan menjadi perebut kursi presiden republik ini mulai 10 Januari," kata Guaido sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (6/1/2019).
"Majelis Nasional ini adalah satu-satunya entitas sah yang dipilih oleh rakyat dan menjadi perwakilan rakyat," imbuhnya.
Pernyataan Guaido menambah kecaman berbagai pemimpin dunia yang menuduh Maduro sebagai perusak demokrasi dan salah mengelola perekonomian Venezuela.
Namun, parlemen Venezuela yang kini didominasi oposisi tersebut tak memiliki banyak kuasa untuk menghentikan pelantikan Maduro atau mengurangi pengaruhnya.
Maduro terpilih kembali sebagai presiden untuk 6 tahun ke depan dan memimpin Venezuela yang saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi yang mengkhawatirkan.
Tingkat inflasi tahunan negara Amerika Latin itu tercatat mencapai 1 juta persen. Harga makanan dan obat-obatan yang melambung tinggi sejak 2015 mendorong sekitar 3 juta penduduk Venezuela melakukan eksodus ke luar negeri.
Maduro mengungkapkan bahwa Venezuela merupakan korban "perang ekonomi" yang dilancarkan pihak oposisi dengan bantuan Amerika Serikat, yang melayangkan serangkaian sanksi ekonomi terhadap pemerintahan dan pejabatnya.
Jumat lalu, sejumlah menteri luar negeri negara Amerika Latin yang tergabung dalam Lima Group mengumumkan bahwa pemerintahan mereka tidak akan mengakui Maduro sebagai presiden yang sah.
Mereka juga mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan kepada Majelis Nasional. Namun komentar tersebut menuai kritik dari pemerintahan sayap kiri Meksiko yang meminta kelompok negara tersebut untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Venezuela.
