Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kasus BLBI: KPK Apresiasi Putusan Pengadilan Tinggi atas Syafruddin Temenggung

Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan penjara.
Suasana persidangan dengan terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018)./ANTARA-Indrianto Eko Suwarso
Suasana persidangan dengan terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018)./ANTARA-Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan penjara. 

Syafruddin dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). 

"Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus BLBI ini tentu kami sambut baik, karena sudah sesuai dengan tuntutan KPK yaitu 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Memang masih ada perbedaan pidana kurungan pengganti yang menjadi 3 bulan," kata Febri, Jumat (4/1/2018).

Putusan itu pun lebih tinggi dibandingkan dengan vonis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yaitu 13 tahun penjara dan denda senilai Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Bagi kami, hal ini menunjukkan bahwa sejak awal dalam kasus BLBI ini, ketika KPK mulai melakukan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan, semuanya dilakukan dengan hati-hati dan bukti yang meyakinkan," ujar Febri.

Dia menyatakan bahwa dengan putusan tersebut sejumlah perdebatan tentang apakah kasus ini termasuk ranah pidana atau perdata, mengkriminalisasi kebijakan atau tidak, dan hal lainnya dinilai sudah terjawab dalam putusan ini.

Di sisi lain, Febri menyatakan KPK telah siap jika suatu saat nanti Syafruddin mengajukan kasasi terkait putusan pengadilan DKI Jakarta ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ilham Budhiman
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper