Bisnis.com, JAKARTA – Dua tahun lalu, menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat pernah mencuit ada kartu tanda penduduk berasal dari Kamboja masuk ke Ibu Kota yang dikirim melalui udara.
Cuitannya melalui media sosialnya waktu itu dikecam publik karena tidak berdasarkan bukti. Tak lama, apa yang ditulis Andi benar adanya.
“Ujungnya Mendagri [Menteri Dalam Negeri] ucapkan terimakasih. Menginfokan yang mungkin serupa masih dikecam sekarang. Tapi kan waktu tidak berhenti sekarang,” kenangnya melalui akun Twitter, Jumat (4/1/2019).
Sekadar kilas balik, Bea Cukai mengamankan 36 e-KTP ilegal atau palsu yang dikirim dari Pnom Penh via jasa ekspedisi FedEx bersama 32 nomor pokok wajib pajak (NPWP), 1 buku tabungan Bank Central Asia, dan 1 kartu anjungan tunai mandiri (ATM).
Andi Arief mencuitkan informasi tersebut 5 Februari 2017. Timbul kegaduhan dan spekulasi yang menghubungkan kejadian pengiriman KTP tersebut dengan Pilkada DKI Jakarta. Meski jumlah 36 kartu penduduk tidak signifikan bila dibandingkan jumlah pemilih pilkada di Ibu Kota yang mencapai 7 juta orang.
Penyelidikan polisi mendapati KTP palsu tersebut digunakan untuk membuka rekening penampungan dana judi bola.
Adapun Kemendagri menyatakan chip dalam KTP terbaca karena diduga dibuat di Indonesia, dikirimkan ke Kamboja sebelum kembali dipaketkan ke Tanah Air. Sebagian data dalam e-KTP tersebut juga diketahui dipalsukan.
Berkaca pada 2017, Andi berharap apa yang beredar saat ini yaitu tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos untuk peserta pemilihan presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf benar-benar kabar bohong.
“Tidak seperti kasus masuknya KTP-el dari luar negeri jelang pilkada 2017 yang awalnya dibilang hoaks ternyata ada beneran,” katanya.
Sebelumnya beredar rekaman ada tujuh kontainer surat suara telah dicoblos dengan total 70 juta lembar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief pun turut mencuit. Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Andi menulis pada 20.45, Rabu (2/1/2019).
“Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar,” tulisnya.
KPU yang menerima kabar tersebut langsung mendatangi kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Hasilnya, informasi perihal tujuh kontainer itu bohong.
