Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pencairan Dana PKH Dimajukan, Jokowi Minta Pemanfaatannya Dimaksimalkan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) per 2019 akan dimajukan menjadi Januari, April, Juli, dan Oktober.
Presiden Joko Widodo (kanan) berswafoto dengan aparatur sipil negara saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kanan) berswafoto dengan aparatur sipil negara saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi  menyatakan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) per 2019 akan dimajukan menjadi Januari, April, Juli, dan Oktober.

Padahal, semula pencairan PKH dilakukan pada Februari, Mei, Agustus, dan November.

"Jadi diajukan Januari, April, Juli, Oktober. Jumlahnya masih dihitung, tapi kurang lebih dua kali lipat [kenaikannya].

Nanti akan disebutkan jumlahnya berapa," katanya dalam Sosialisasi Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, Senin (3/12/2018).

Mengutip Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, anggaran perlindungan sosial naik menjadi Rp381 triliun dari tahun ini senilai Rp287,7 triliun. Adapun, anggaran untuk PKH tahun depan juga naik menjadi Rp34,4 triliun.

"Uang PKH untuk [perbaikan] gizi anak-anak kita, juga pendidikan untuk anak-anak kita atau modal usaha. Tetapi kalau untuk beli rokok tidak boleh. Kalau ketahuan untuk beli rokok, ini dicabut," tekannya.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang melaporkan bahwa penyaluran PKH secara nasional hingga 30 November 2018 terealisasi sebanyak 96% .

Khusus DKI Jakarta, penerima PKH sebanyak 66.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi tahap keempat sebesar 97%.

Agus menambahkan kenaikan anggaran PKH menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga angka kemiskinan diharapkan bisa turun hingga 8,5%-9,5% pada tahun depan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper