Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan program penyediaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri akan diprioritaskan bagi pegawai yang tidak memiliki rumah pribadi.
"Ini [penyediaan perumahan] intinya berlaku untuk semua ASN, TNI, dan Polri. Tapi tentunya kami akan memberi perhatian khusus kepada yang belum memiliki rumah sama sekali," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Kepresidenan, Rabu (7/11/2018).
Merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dia mengemukakan ada sekitar 930.000 ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah pribadi atau yang masih tinggal di rumah dinas. Dengan demikian, golongan ini memang membutuhkan perhatian.
Tak hanya itu, Bambang menjelaskan model pembangunan rumah akan diutamakan ke arah vertikal yakni rumah susun sederhana milik (rusunami).
Saat ini, pemerintah mengklaim sudah menjalankan proyek percontohan program penyediaan perumahan bagi pegawai negeri, meski masih dengan skala kecil.
"Sudah dilakukan beberapa pilot project di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) melibatkan bank BUMN dengan K/L tersebut, tapi sifatnya masih pembelian pribadi. Jadi, ASN, TNI, Polri mencari rumah atau apartemen yang diiinginkan lalu membeli dengan skema pembelian tadi," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan pihaknya tengah melakukan pendataan barang milik negara berupa lahan kosong yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan.
"Yang jelas, pendataan barang milik negara yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah lahan, tanah kosong ini akan didata dulu. Kami akan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)," tambahnya.
