Pentingnya Semangat Kebangsaan untuk Hindari Konflik Sosial

Sebagai negara yang penuh dengan keberagaman sosial dan budaya, Indonesia sangat rawan terjadi berbagai konflik sosial. Jika tidak mampu diredam dan ditangani dengan baik, konflik sosial tersebut bukan tidak mungkin akan semakin meluas.
Dewi Andriani | 30 Oktober 2018 04:37 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai negara yang penuh dengan keberagaman sosial dan budaya, Indonesia sangat rawan terjadi berbagai konflik sosial. Jika tidak mampu diredam dan ditangani dengan baik, konflik sosial tersebut bukan tidak mungkin akan semakin meluas. 

Selain kesadaran dari masing-masing individu memahami kebhinekaan Indonesia, diperlukan juga kehadiran pihak-pihak yang dapat menjadi penengah guna menangani berbagai konflik sosial atau yang disebut sebagai pelopor perdamaian.

Untuk itulah, Kementerian Sosial semakin fokus menciptakan tenaga pelopor perdamaian agar tercapai Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.

Hal ini diwujudkan dalam kegiatan bertema “Harmoni Indonesia Gelorakan Semangat Kebangsaan” yang dilaksanakan pada 29 Oktober hingga 1 November 2018 di Kabupaten Luwuk Utara, Sulawesi Selatan. Rencananya, kegiatan harmoni kebangsaan tersebut akan dibuka oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang pada 30 Oktober 2018.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan selain mencetak tenaga pelopor perdamaian lintas generasi, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk membangun semangat kebangsaan menuju Indonesia yang damai dan sejahtera.

Selain itu, diharapkan juga dapat mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, memperkuat kerukunan warga untuk menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat pada daerah rawan konflik di Indonesia.

“Pada acara puncak Apel Harmoni Kebangsaan Mensos akan memberikan bantuan secara simbolis kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara senilai Rp3,375 miliar,” ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Senin (29/10/2018).

Bantuan tersebut terdiri dari bantuan Jembatan Persahabatan Rp150 juta; bantuan Harmoni Muda Mudi Rp150 juta; bantuan Keserasian Sosial Rp450 juta; bantuan Kearifan Lokal Rp100 juta; bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) PKH Rp1,5 miliar.

Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk bantuan KUBE PKH Rp800 juta; bantuan Sarana Lingkungan (Sarling) Rp100 juta; dan bantuan Sarana Kamar Lansia Rp125 juta.

Lebih lanjut Harry menjelaskan dalam kegiatan ini peserta yang berjumlah 826 orang akan mendapat pembekalan dari narasumber, kunjungan ke Panti Anak Pondok Pesantren Lallo Masidi di Desa Baloli, kunjungan ke Panti Anak Hidayatullah di Kelurahan Bone Tua dan simulasi Penanganan Konflik.

"Yang menarik juga akan dilakukan penganugerahan gelar adat 'TOI PERANNU' kepada Bapak Menteri Sosial di Rumah Adat KATOKKOAN," tutur Harry.

Menteri Sosial juga akan mengukuhkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Timur H. Muh. Thoriq Husler, Bupati Luwu H.A. Mudzakkar dan Walikota Palopo Judas Amir sebagai Pembina Wilayah Pelopor Perdamaian.

"Diharapkan dengan pengukuhan para Pembina Wilayah Pelopor Perdamaian dapat memberikan dana sharing APBD guna meningkatkan kompetensi tenaga Pelopor Perdamaian di wilayahnya masing-masing," harapnya.

Dengan kegiatan Harmoni kebangsaan diharapkan terwujud komitmen bersama dalam memperkuat semangat kebangsaan untuk membangun kehidupan harmonis bermasyarakat.

Tag : konflik sosial
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top