Bisnis.com, JAKARTA—Sekelompok. menteri perdagangan dari seluruh dunia menyuarakan dukungannya untuk memperkuat Organisasi Dagang Internasional (WTO) di tengah-tengah ancaman Pemerintahan Trump yang ingin menarik diri jika badan internasional tersebut tidak berlaku adil terhadap perekonomian AS.
“Situasi saat ini di WTO sudah tidak lagi berkelanjutan,” tulis para pejabat perdagangan dari 12 negara serta Uni Eropa dalam komunike diskusi cara mereformasi WTO di Ottawa, Kanada, seperti dikutip Bloomberg, Jumat (26/10/2018).
Adapun para menteri keuangan mengidentifikasi tiga area dalam cara kerja WTO yang harusdiperhatikan, yaitu mengenai cara negosiasi, penyelesaian sengketa, dan implementasi dari kesepakatan WTO.
“Ada kesepahaman besar bahwa WTO menghadapi tantangan yang serius, yang jika tidak diselesaikan dapat menjadikan organisasi ini tidak efektif lagi,” kata Menteri Perdagangan Selandia baru David Parker.
Senada, Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham juga menyampaikan bahwa negara-negara harus bangkit untuk memperbaiki segala kekurangan WTO untuk menjaga perdagangan multilateralisme.
“Daripada hanya berpangku tangan, lengan terlipat dan mata menunjukkan kekesalan sambil mengatakan WTO tidak berfungsi, kami semua berdiri dan mengatakan ‘bagaimana supaya kita bisa membuat ini [WTO] bekerja lebih baik dan cocok untuk masa depan?’” tuturnya.
Baca Juga
Selanjutnya, para menteri tersebut berencana mengevaluasi kemajuan dari agenda reformasi WTO tersebut pada Januari dalam pertemuan tahunan-kecil (annual mini-ministerial) di Davos, Swiss.
Adapun dalam diskusi tersebut, pihak yang bersengketa dan menyebabkan perang dagang masih belum diundang.
Hal itu pun membuat ketidakpastian tersendiri dalam pertemuan awal reformasi, sebab para menteri perdagangan yang hadir di Ottawa percaya nantinya AS dan China tetap harus diikutsertakan dalam agenda reformasi WTO.
“Reformasi WTO tidak akan ada artinya tanpa AS dan China,” kata Menteri Perdagangan Kanada Jim Carr.
Dia menjelaskan bahwa diskusi kali ini baru langkah awal, yaitu dengan membawa beberapa perwakiland ari negara berbeda dan menyampaikan pendapat mengenai tatanan internasional berbasis aturan.
Adapun sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengancam untuk menarik AS keluar dari WTO. Dia berulang kali menuduh organisasi internasional itu memiliki kebijakan yang bias terhadap kepentingan AS.
Untuk itu, Pemerintahan AS menggunakan hak veto yang dimilikinya untuk menahan penunjukan ulang juri di Badan Banding WTO (Appellate Body).
Jika AS tetap dengan sikapnya tersebut, Badan Banding WTO pun akan lumpuh sepenuhnya pada Desember 2019 karena kekurangan batas minimum pemberi suara dalam menyelesaikan sengketa dagang.
“Kami sangat peduli bahwa kekosongan di Badan Banding membawa risiko terhadap sistem WTO dan keseluruhan,” tulis komunike tersebut.
