Bisnis.com, BANDUNG -- Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memastikan belum mengambil sikap terkait proyek hunian Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin.
Dia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan dari sisi hukum. Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi juga sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Neneng.
"Meikarta lihat perkembangannya. [Sampai saat ini] Belum ada komunikasi dengan Bu Neneng," ujar Eka usai menerima Surat Keputusan (SK) Plt Bupati Bekasi di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (18/10/2018).
Pemkab Bekasi menyatakan mengutamakan konsolidasi dan kondisi internal yang kondusif agar layanan publik tidak terganggu dan sesuai aturan.
Eka meminta bantuan dari semua pihak di lingkungan Pemkab Bekasi dan masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah itu. Dia menegaskan bakal melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada.
Posisi kepala dinas yang kosong karena tersangkut kasus suap Meikarta pun bakal segera diisi. Ketiga dinas yang posisi pimpinannya kosong adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pemadam Kebakaran.
Siang tadi, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan surat penugasan kepada Eka untuk menjadi Plt Bupati Bekasi. Neneng dan Eka dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi pada 22 Mei 2017.
"Kami memberikan surat penugasan, menegaskan surat penugasan, bahwa kepemimpinan Kabupaten Bekasi, Plt Bupati, kepada Pak Eka. Ini surat tugas dari Mendagri," ucapnya.
Uu pun meminta Eka untuk selalu menjaga kebersamaan dengan semua pihak dalam menjalankan pemerintahan. Dalam kesempatan itu, dia sama sekali tidak menyinggung Meikarta.
