Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres JK: Pemerintah Akan Bentuk Miniatur BRR untuk Sulteng

Pemerintah berencana membentuk mini BRR atau semacam satgas untuk menanggulangi dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) berbincang dengan Sekjen PBB Antonio Guterres (ketiga kiri), CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva dan Kepala BNPB Willem Rampangilei (ketiga kanan) ketika meninjau lokasi terdampak gempa dan pencairan tanah (likuifaksi) di Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (12/10/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) berbincang dengan Sekjen PBB Antonio Guterres (ketiga kiri), CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva dan Kepala BNPB Willem Rampangilei (ketiga kanan) ketika meninjau lokasi terdampak gempa dan pencairan tanah (likuifaksi) di Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (12/10/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berencana membentuk mini BRR atau semacam satgas untuk menanggulangi dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Hal itu mengemuka setelah pimpinan Ombudsman Republik Indonesia menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ombudsman RI mengusulkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR dalam penanganan pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Terkait hal itu anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan usulan pihaknya itu merupakan aspirasi dari masyarakat. Namun, kata dia, pemerintah sudah memiliki rencana lain.

"Saya tadi bersama pimpinan Ombudsman menyampaikan aspirasi dari masyarakat, apakah mungkin dibentuk semacam BRR di sana. Nah, Pak Wapres tadi menyampaikan mungkin tidak akan seperti BRR karena skalanya kecil. Mungkin dia semacam miniatur BRR,"katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Rabu (17/10/2018).

Miniatur BRR semacam satgas itu, kata dia, yang akan bertanggungjawab satu level dengan dirjen. Nantinya akan ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Nanti anggarannya juga dari pusat. Jadi satuan itu akan bekerja dalam jangka waktu kurang lebih dua tahun. Kami berharap kejelasan informasi ini akan berguna, kalau masyarakat menanyakan banyak hal nanti bisa bertanya ke unit ini," ucapnya.

Dia menambahkan, terkait bencana yang melanda beberapa kawasan di Tanah Air akhir-akhir ini pihaknya akan terus melakukan pemantauan.

Ombudsman pun, tambah dia, mengapresiasi pemerintah yang memotong tujuh berkas penyaluran dana ke masyarakat menjadi hanya satu berkas.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper