Bisnis.com, JAKARTA -- Rabu (5/9/2018) para gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara mengunjungi KPK bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Kunjungan tersebut, seperti disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, salah satu tujuannya adalah untuk menandatangi pakta integritas.
"Ya, bikin pakta integritas supaya [korupsi] tidak terulang lagi," ujar Ridwan di luar Gedung KPK, Rabu (5/9/2018).
Lantas seberapa efektifkah penandatanganan pakta integritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi?
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan pakta integritas bisa berlaku secara efektif, tetapi bisa juga tidak efektif. Semua tergantung dari yang menandatangani apakah menghargai komitmen atau tidak.
"Bisa efektif kalau disertai komitmen dan kebijakan yang konkret untuk bersih-bersih Pemda," ujar Almas, Kamis (6/9/2018).
Selain itu, lanjutnya, setiap kepala daerah yang menandatangani pakta integritas harus menginternalisasikan serta menerapkan nilai-nilai pemerintahan yang bersih dalam tiap pengambilan keputusan.
"Kalau tidak, bisa jadi akan seperti penandatanganan pakta integritas kepala daerah yang sebelumnya. Seperti pakta integritas yang diteken Zumi Zola, misalnya," ujar Almas.
Pakta integritas memang merupakan salah satu langkah awal pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh kepala daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap pertemuan tersebut menjadi suatu solusi yang baik dalam pencegahan korupsi. Hampir seluruh pembicaraan, tambahnya, mendiskusikan cara-cara menangani korupsi.
Di samping itu, Tjahjo juga yakin bahwa para gubernur dan wakil gubernur yang datang ke KPK memiliki komitmen.
"Saya yakin mereka mereka punya komitmen semua untuk memberantas korupsi," tutur Tjahjo, Rabu (5/9/2018).
Kunjungan tersebut, tambahnya, dilakukan terkait dengan dua hal.
Pertama, membangun komunikasi antara KPK dan daerah sebagai suatu upaya optimalisasi pencegahan korupsi.
Kedua, mencermati area-area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, mekanisme jual-beli barang dan jasa.
"KPK siap untuk memberikan materi dan fungsi pengawasan maupun diundang oleh teman-teman Gubernur," ujar Tjahjo.
