6. Nur Mahmudi
Kasus yang masih hangat adalah mantan ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 1998—2000 Nur Mahmudi, karena baru saja dijerat korupsi.
Polres Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok ini terkait kasus penyelewengan pengadaan tanah Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka, Depok, Jawa Barat, pada tahun 2015 bersama mantan Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto.
Modus yang dia lakukan adalah dengan membuat surat yang membebankan pengembang untuk melakukan pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka.
Akan tetapi Mahmudi memanipulasi proyek dengan total Rp17 miliar ini dengan menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat kerugian daerah akibat proyek tersebut mencapai Rp10 miliar.
Pada awalnya, Nur Mahmudi adalah ilmuwan dalam bidang pangan dan seorang dosen. Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan pada tahun 1998, ia terpilih menjadi presiden pertama partai tersebut.
Setelah diangkat menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
