Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewaspadai para provokator dan mencermati situasi menjelang, selama dan setelah pelaksanaan Pilpres 2019.
"Tak terasa waktu semakin dekat di ujung pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Kita perlu cermati situasi dengan seksama," katanya, saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI wilayah Medan, Kamis (5/7/2018).
Di hadapan sekitar 1.124 prajurit, Menhan menyampaikan terima kasih karena telah mengamankan penyelenggaraan pilkada serentak 2018 pada 27 Juni silam.
"Saya menyampaikan terima kasih karena sudah turut mengamankan pilkada, sehingga tidak ada ribut-ribut besar yang berarti. Ini berarti masyarakat kita juga bisa tertib, sopan, saling menghormati," katanya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan, "selama tidak ada provokator, maka rakyat sebenarnya bisa patuh dan tertib, maka provokator ini yang salah satunya harus kita cermati dan waspadai siapa itu.”
Tahapan persiapan Pilpres 2019 akan dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 8 hingga 14 Agustus 2018.
Baca Juga
Menhan menegaskan, "kita perlu mengawasi berbagai perkembangan situasi dengan seksama agar dapat kita antisipasi segala kemungkinannya, sehingga tidak berdampak pada stabilitas keamanan nasional.”
Pada kesempatan itu Ryamizard menegaskan TNI harus netral dan tidak terlibat politik praktis.
"TNI itu tidak usah berpolitik karena jiwa dan raganya sudah diserahkan untuk bangsa dan negaranya. Loyalitas kepada bangsa dan negara itu penting. Jadi, TNI tidak perlu berpolitik. Demokrasi kita belum sampai untuk mengizinkan TNI berpolitik," kata mantan Panglima Kostrad itu.
"Tetaplah pada jati diri TNI, sebagai tentara pejuang, tentara rakyat. Itu kan jelas tentara untuk semua rakyat Indonesia, kalau TNI terkotak-kotak ada TNI Golkar, tentara PDIP, yaa TNI hanya untuk Golkar atau PDIP. Jadi tidak usah berpolitik. Tetap seperti ini sudah yang terbaik. Tidak usah berpolitik," tegas Menhan.
