Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Kamar Dagang (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengungkapkan uang beredar selama Pilkada 2018 lebih dari Rp25 triliun.
Asumsi ini menurutnya berdasarkan dua sumber, yakni belanja pemerintah Rp20 triliun untuk penyelenggaraan pilkada di 171 daerah dan pengeluaran yang dilakukan calon-calon untuk kampanye.
"Rp20 triliun itu untuk mencetak kertas suara, logisitik, biaya untuk membayar honor para petugas, biaya untuk masyarakat yang terlibat dalam peliputan suara dan itu mungkin di luar dari anggaran keamanan. Jadi itu resmi dari pada pemerintah yang 20 triliun itu," tuturnya pada Rabu (27/6/2018).
Biaya pasangan calon sebesar Rp5 triliun dengan asumsi 17 provinsi, jika rata-rata pasangan calon mengeluarkan Rp75 miliar, hitungannya uang beredar sekitar Rp1,2 triliun.
Menurutnya belum lagi untuk Pilkada di wilayah padat penduduk seperti 3 provinsi Jawa dapat menghabiskan sampai dengan Rp100 miliar-Rp150 miliar.
Sementara untuk kabupaten/kota yang berjumlah 115, jika dirata-ratakan setiap paslon menggelontorkan dana Rp20 miliar, Angka total keseluruhan sekitar Rp2,3 triliun.
Angka ini menurut Sarman pasti lebih tinggi lagi karena setiap daerah karakter sendiri yang menyebabkan pengeluaran berbeda.
Baca Juga
"Angka ini berdasarkan historis dan cenderung terus naik," selorohnya.
Dia mengungkapkan uang beredar ini kemudian banyak diputarkan melalui UKM. Aktivitas ini menjadi kontribusi pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Dan itu juga memberikan keuntungan bagi UKM karena kebanyakan atribut kampanye ini dibuat oleh UKM," ungkapnya.
