Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rakyat Yordania Protes UU Pajak Baru, Raja Abdullah Panggil PM Hani Mulki

Raja Abdullah dari Yordania diperkirakan akan meminta Perdana Menteri (PM) Hani Mulki untuk mengundurkan diri di tengah guncangan ekonomi yang melanda negara Timur Tengah itu.
Annisa Margrit
Annisa Margrit - Bisnis.com 04 Juni 2018  |  10:42 WIB
Para pengunjuk rasa menggelar aksi di Amman, Yordania, Minggu (3/6). - Reuters/Muhammad Hamed
Para pengunjuk rasa menggelar aksi di Amman, Yordania, Minggu (3/6). - Reuters/Muhammad Hamed

Bisnis.com, JAKARTA -- Raja Abdullah dari Yordania diperkirakan akan meminta Perdana Menteri (PM) Hani Mulki untuk mengundurkan diri di tengah guncangan ekonomi yang melanda negara Timur Tengah itu.

Rakyat Yordania telah berunjuk rasa selama beberapa hari terakhir memprotes aturan pajak baru yang diajukan ke parlemen dan meminta Mulki mundur. Aturan pajak ini mendapat dukungan dari IMF.

Sejumlah sumber Reuters menyatakan Raja Abdullah telah meminta Mulki untuk datang ke istana hari ini, seperti dilansir Reuters, Senin (4/6/2018).

Mulki, seorang politisi yang pro bisnis, diangkat pada Mei 2016 dan dibebani tanggung jawab menggerakkan kembali perekonomian Yordania yang melambat serta tertekan sentimen regional.

Kemarahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dipengaruhi IMF meningkat sejak adanya kenaikan pajak dan pencabutan subsidi roti, pangan utama masyarakat miskin Yordania.

Demonstrasi digelar di jalan kota-kota utama, termasuk Amman. Unjuk rasa meluas setelah Mulki menolak menarik kembali aturan pajak pribadi dan korporasi, sembari menyatakan bahwa parlemen lah yang berhak memutuskan.

"Pemerintah telah membuat kami bangkrut. Mereka tidak meninggalkan uang sedikit pun di kantong kami," demikian diteriakkan para pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat kantor Kabinet mengungkapkan hanya akan membubarkan diri jika pemerintah menarik aturan pajak tersebut dari parlemen.

Serikat buruh di berbagai sektor juga mengumumkan akan mogok kerja pada Rabu (6/6).

Korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah turut menjadi fokus dalam aksi protes itu.

Adapun Pemerintah Yordania beralasan diperlukan dana lebih besar untuk layanan publik. Selain itu, kenaikan pajak diklaim justru akan memperkecil kesenjangan sosial, di mana kalangan menengah atas akan mendapat beban lebih besar sedangkan kelas menengah bawah tidak terpengaruh sama sekali.

Sebaliknya, para politisi dan ekonom menilai kebijakan fiskal dari IMF telah memperparah kondisi Yordania terutama kalangan menengah dan menengah bawah.

Dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan itu telah berupaya bangkit dari defisit kronis setelah investasi asing dan bantuan asing menyusut.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

yordania

Sumber : Reuters

Editor : Annisa Margrit

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top