Bisnis.com, JAKARTA -- Raja Abdullah dari Yordania diperkirakan akan meminta Perdana Menteri (PM) Hani Mulki untuk mengundurkan diri di tengah guncangan ekonomi yang melanda negara Timur Tengah itu.
Rakyat Yordania telah berunjuk rasa selama beberapa hari terakhir memprotes aturan pajak baru yang diajukan ke parlemen dan meminta Mulki mundur. Aturan pajak ini mendapat dukungan dari IMF.
Sejumlah sumber Reuters menyatakan Raja Abdullah telah meminta Mulki untuk datang ke istana hari ini, seperti dilansir Reuters, Senin (4/6/2018).
Mulki, seorang politisi yang pro bisnis, diangkat pada Mei 2016 dan dibebani tanggung jawab menggerakkan kembali perekonomian Yordania yang melambat serta tertekan sentimen regional.
Kemarahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dipengaruhi IMF meningkat sejak adanya kenaikan pajak dan pencabutan subsidi roti, pangan utama masyarakat miskin Yordania.
Demonstrasi digelar di jalan kota-kota utama, termasuk Amman. Unjuk rasa meluas setelah Mulki menolak menarik kembali aturan pajak pribadi dan korporasi, sembari menyatakan bahwa parlemen lah yang berhak memutuskan.
"Pemerintah telah membuat kami bangkrut. Mereka tidak meninggalkan uang sedikit pun di kantong kami," demikian diteriakkan para pengunjuk rasa.
Pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat kantor Kabinet mengungkapkan hanya akan membubarkan diri jika pemerintah menarik aturan pajak tersebut dari parlemen.
Serikat buruh di berbagai sektor juga mengumumkan akan mogok kerja pada Rabu (6/6).
Korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah turut menjadi fokus dalam aksi protes itu.
Adapun Pemerintah Yordania beralasan diperlukan dana lebih besar untuk layanan publik. Selain itu, kenaikan pajak diklaim justru akan memperkecil kesenjangan sosial, di mana kalangan menengah atas akan mendapat beban lebih besar sedangkan kelas menengah bawah tidak terpengaruh sama sekali.
Sebaliknya, para politisi dan ekonom menilai kebijakan fiskal dari IMF telah memperparah kondisi Yordania terutama kalangan menengah dan menengah bawah.
Dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan itu telah berupaya bangkit dari defisit kronis setelah investasi asing dan bantuan asing menyusut.
