Bisnis.com, ANKARA - Turki mengatakan kepada duta besar Israel untuk meninggalkan negara itu pada Selasa (15/5/2018), setelah pasukan Israel membunuh 60 warga Palestina selama unjuk rasa di perbatasan Gaza terhadap pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem.
Turki menjadi salah satu pengecam paling lantang atas tanggapan Israel terhadap unjuk rasa Gaza dan pemindahan kedutaan AS, menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan Washington serta menyerukan pertemuan darurat negara Islam pada Jumat (11/5).
Presiden Tayyip Erdogan menyebut pertumpahan darah pada Senin (14/5), yang paling mematikan bagi warga Palestina sejak perang Gaza pada 2014, pemunahan dan menyebut Israel negara teroris. Pemerintahannya menyatakan tiga hari berkabung.
"Duta Besar Israel diberitahu bahwa utusan kami untuk Israel dipanggil kembali untuk konsultasi dan diberitahu bahwa akan lebih baik baginya untuk kembali ke negaranya untuk beberapa waktu," kata sumber Kementerian Luar Negeri Turki.
Juru bicara pemerintah Bekir Bozdag mengatakan kepada parlemen bahwa Turki menganggap Amerika Serikat sama-sama bertanggung jawab atas kekerasan pada Senin.
"Darah orang-orang Palestina yang tidak bersalah ada di tangan Amerika Serikat," katanya, "Amerika Serikat adalah bagian dari masalah, bukan solusi." Hubungan Ankara dengan Washington, dua sekutu NATO, sangat tegang atas pemindahan kedutaan itu, ketidaksepakatan mengenai penempatan militer di Suriah utara, dan kasus pengadilan terhadap warga negara Turki dan AS di masing-masing negara.
Terdapat unjuk rasa melawan Israel di Istanbul dan di Ankara. Erdogan, yang berkampanye untuk pemilihan presiden dan parlemen bulan depan, mengatakan unjuk rasa akan diadakan pada Jumat untuk memprotes pembunuhan tersebut.
Persoalan Palestina menggerakkan banyak orang Turki, termasuk dengan pemilih nasionalis dan religius yang membentuk basis dukungan Erdogan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di Twitter bahwa Erdogan tidak dalam posisi untuk mengajarkan moralitas kepada mereka, karena dia mendukung gerakan Islamis Palestina Hamas yang memerintah Gaza. "Tidak ada keraguan bahwa dia memahami terorisme dan pembantaian," kata Netanyahu.
Erdogan mencuit kembali bahwa Netanyahu adalah pemimpin negara apartheid yang telah menduduki tanah rakyat yang tidak berdaya selama 60 tahun lebih, yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan menambahkan bahwa dia mengkritik Turki yang membiaskan perhatian.
"Ingin pelajaran dalam kemanusiaan? Baca Sepuluh Perintah Tuhan," tambahnya.
Hubungan dua kekuatan kawasan itu menjadi sulit. Pada 2010, marinir Israel menyerbu kapal bantuan untuk memberlakukan blokade laut Gaza, menewaskan sepuluh pegiat Turki dan menyebabkan penurunan hubungan diplomatik yang berlangsung hingga 2016.
Bozdag mengatakan kepada parlemen bahwa unjuk rasa yang direncanakan di Istanbul akan sekali lagi menunjukkan bahwa orang-orang Turki tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan dan kekejaman, bahwa mereka membela para korban dalam menghadapi kejahatan.
Perdana Menteri Binali Yildirim juga mengatakan bahwa negara Muslim harus meninjau hubungan mereka dengan Israel setelah tindak kekerasan pada Senin.
