Polri Didorong Integrasikan e-Govt

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk mengadopsi dan mengintegrasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan.
Thomas Mola | 14 Mei 2018 20:16 WIB
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian - Reuters/Darren Whiteside

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk mengadopsi dan mengintegrasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan.

“Selain mengikuti perkembangan zaman, penerapan SPBE juga mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan obyektif,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam keterangan resmi, Senin (14/05/2018).

Rini mengharapkan agar aplikasi yang dibangun antar unit di Kepolisian dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut guna menghindari pemborosan anggaran serta mencegah terjadinya silo atau berjalan sendiri sendiri di institusi kepolisan.

Selain memberi kemudahan masyarakat dalam mendapat pelayanan, integrasi juga dilakukan agar masyarakat sendiri mendapat pelayanan yang sama di setiap wilayah. Pasalnya saat ini layanan yang didapat masyarakat berbeda di masing-masing wilayah. Ada polres yang memberikan pelayanan yang cepat, dan menggunakan teknologi, tetapi terdapat juga polres yang masih berjalan secara konvensional.

“Pemerintah beserta jajaran instansinya harus mulai mengubah paradigma pelayanan publik yang konvensional menuju kepada paradigma pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Hal itu diutakan dalam  Musrembang POLRI 2018  di Jakarta. Pasa kesempatan itu juga juga diluncurkan sejumlah aplikasi.  Pertama, sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3), yakni adalah aplikasi terintegrasi berbasis web service untuk memasukan dan memperbaharui data sesuai dengan kriteria uang telah ditentukan, dan dapat termonitor secara langsung oleh kesatuan di atasnya.

Kedua, sistem Informasi Perencanaan, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi (Sirena), aplikasi sarana pendukung utama pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi.

Ketiga, Sistem Informasi Analis Beban Kerja (Si-ABK), yakni aplikasi yang terintegrasi berbasis web service bertujuan untuk mengetahui kebutuhan jumlah personel yang ideal, serta disusun berdasarkan perhitungan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan guna terwujudnya peningkatan kinerja pegawai negeri pada Polri di unit kerjanya.

Tag : polri, kementerian panrb
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top