Bisnis.com, JAKARTA--Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan pentingnya dilakukan evaluasi atas pengamanan di berbagai rutan, khususnya di Rutan Mako Brimob menyusul terjadinya kerusuhan yang menyebabkan sejumlah orang tewas.
Kerusuhan di lokasi ini diketahui bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, insiden keributan juga terjadi di rumah tahanan yang dihuni pelaku aksi terosisme itu pada 11 November 2017 silam.
Keributan ketika itu bermula saat petugas Densus 88 melakukan sweeping di sel-sel narapidana dan menyita sejumlah ponsel.
“Peristiwa kedua mempertegas pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan,” ujarnya, Rabu (9/5/2018).
Dia mengatakan perlu dikaji apakah jumlah personel yang menjaga di rutan ditambah atau perlu dilakukan langkah lain, kata politisi Partai NasDem tersebut.
Terkait kasus itu dia mengharapkan Polri tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Masyarakat juga diminta tidak langsung percaya dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kerusuhan berdarah tersebut.
Baca Juga
Sementara itu politisi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan agar narapidana tindak pidana terorisme dipisahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus.
"Iya (dipindahkan napi teroris) bisa nanti dipikirkan opsi-opsi berikutnya, apa ditaruh di pulau mana tentu dengan pengamanan tingkat tinggi karena terorisme termasuk kategori kejahatan luar biasa," kata Masinton.
Dia juga meminta agar semua pihak tidak curiga bahwa dalang di balik kericuhan itu adalah kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Menurut Anggota Komisi III DPR itu, sebaiknya Brimob Polri melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap penjagaan napi teroris.
"Gak usah kita keruhkan. Itu klaim mengklaim itu kita anggap angin lalu saja. Ini murni persoalan di Mako Brimob supaya tdak ada elemen manapun yang menunggangi ini," katanya.
Diketahui, Narapidana Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, mengamuk tadi malam, Selasa (8/5/2018). Pemicunya, menurut keterangan polisi, adalah masalah titipan makanan yang dibawa keluarga napi.
