Bisnis.com, TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani, Rabu (25/4/2018) mengenyampingkan perubahan apa pun dalam kesepakatan nuklir 2015, yang mengakhiri sengketa internasional sehubungan dengan program nuklir negara Persia itu.
"Kami takkan menambahkan apa-apa pada kesepakatan tersebut atau menghilangkan apa pun darinya, sekalipun hanya satu kelimat," kata Hassan Rouhani, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis (26/4/2018) siang.
Presiden Iran itu juga mengecam kapasitas Presiden AS Donald Trump sebagai seorang politikus, dan mengatakan Trump "cuma seorang pengusaha", "pembuat menara".
Trump dijadwalkan pada 12 Mei memutuskan apakah akan menarik AS ke luar kesepakatan nuklir tersebut, yang dicapai antara Iran dan enam negara besar dunia pada 2015.
Berdasarkan kesepakatan itu, Presiden AS harus menandatangni pelepasan tuntutan atas sanksi Amerika terhadap Iran setiap 120 hari. Namun, Trump telah mengatakan ia takkan memperpanjang pelepasan tuntutan tersebut.
Ia telah berulangkali mengecam kesepakatan bersejarah itu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Barat berjanji akan meredakan sanksi atas Teheran sebagai imbalan bagi penghentian upaya Iran untuk membuat senjata nuklir.
Baca Juga
Amerika Serikat adalah satu-satunya pihak yang telah mengancam akan membatalkan kesepakatan nuklir itu.
Pada Selasa (24/4/2018), Tehran Times melaporkan seorang pejabat senior keamanan Iran mengatakan negaranya akan mempertimbangkan untuk keluar dari Kesepakatan Anti-Penyebaran Nulir (NPT), jika AS membatalkan kesepakatan nuklir 2015.
"Berdasarkan NPT, negara (yang melakukan kontrak) dapat dengan mudah menarik diri dari kesepakatan itu jika mereka menyadari bahwa itu tidak menguntungkan mereka dan ini adalah pilihan yang mungkin buat Republik Islam Iran," kata Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Nasional Iran.
Shamkhani mengeluarkan pernyataan itu dalam taklimat sebelum keberangkatannya ke Sochi, Rusia, untuk menghadiri konferensi keamanan internasional.
Iran belum menikmati hasil dari kesepakatan nuklir tersebut, yang secara resmi dikenal dengan naman Rencana Aksi Menyeluruh Gabungan (JCPOA), yang berlaku pada Januari 2016, katanya.
"Pihak lain (Amerika Serikat) telah menciptakan penghalang sejak hari pertama penerapan kesepakatan tersebut," tambah pejabat Iran itu.
