Kabar24.com, JAKARTA – Susi Pudjiastuti diyakini tidak tergiur menjadi calon wakil presiden walaupun Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut telah mendapatkan dukungan dari relawan untuk berduet dengan Joko Widodo.
“Jangan mau dipaksa orang. Apa yang dia kerjakan ini saja sudah bagus,” kata mantan Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan Harbrinderjit Singh Dillon usai konferensi pers Maklumat Akal Sehat di Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Dillon mengaku telah mengikuti sepak terjang Susi sejak memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2014. Menurutnya, perempuan asal Pangandaran itu memiki komitmen tinggi membangun dunia kelautan dan perikanan dari pinggiran.
“Apa yang dia kerjakan selama ini saja sudah bagus. Saya juga yakin kalau tak jadi menteri pun akan tetap bisa memberikan sumbangsih sebagai pengusaha nasional,” ujar Dillon.
Sebelumnya, sekelompok aktivis pemuda dan mahasiswa yang meyebut diri Relawan JOSS mendeklarasikan Menteri Susi sebagai kandidat bakal calon wapres 2019-2024 pendamping Joko Widodo.
Koordinator Nasional Relawan JOSS (Jokowi-Susi Pudjiastuti) Akbar Setiawan mengatakan pembentukan kelompoknya tidak dikomunikasikan dengan Menteri Susi. Dia hanya berharap pemilik maskapai Susi Air itu bisa menerima apabila rakyat menghendakinya sebagai tandem Jokowi.
Sementara itu, Menteri Susi pun mengaku tidak pernah mengetahui pembentukan Relawan JOSS. Bahkan, ketika deklarasi berlangsung dia tengah berada di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
“Anak-anak muda mimpi di siang hari,” kata Susi ketika dimintai tanggapan lewat pesan singkat, Senin (23/4/2018) malam.
Jikapun Susi menerima pencalonan, ada ganjalan yang menghadangnya berlaga di Pilpres 2019. Pasalnya, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan syarat capres dan cawapres mesti berpendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Sebagaimana diketahui, Susi hanya menggondol ijazah sekolah menengah pertama (SMP) karena tidak menamatkan pendidikan SMA-nya.
Meski demikian, Akbar Setiawan mengatakan JOSS siap menggugat norma syarat pendidikan capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Namun, relawan ingin lebih dahulu memperoleh kesediaan Menteri Susi sebagai cawapres baru kemudian memohonkan uji materi UU Pemilu.
