Kabar24.com, DENPASAR--Dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2017.
Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan penggunaan dana desa juga berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 17,8 juta pada 2014 menjadi 16,31 juta pada 2017. Persentase penduduk miskin berkurang dari 14,17% pada 2014 menjadi 13,47% pada 2017.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan pemerintah berkomitmen terus untuk meningkatkan capaian tersebut sehingga dana desa mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.
“Tahun 2018 ini dana desa dianggarkan sebesar Rp60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia yang diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi,” katanya saat membuka acara Diseminasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gianyar, Selasa (27/2/2018).
Menurut Boediarso pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan dana desa bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai sehingga dapat segera mengentaskan kemiskinan di desa serta mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Kata dia diseminasi bertujuan mengomunikasikan kebijakan dana desa 2018, meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola dana desa, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa.
Baca Juga
Ia menambahkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan agar menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengambil tema ‘Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera’ diharapkan membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat di pedesaan.
Diseminasi ini, lanjut Boediarso, diadakan dalam rangka memberikan edukasi kepada pemerintah desa dalam menjalankan skema cash for work atau padat karya tunai.
Program ini merupakan arahan Presiden RI agar masyarakat desa mendapatkan dampak positif langsung dari dana desa. Program ini dimulai dengan melaksanakan piloting di 1.000 desa pada 100 kabupaten/kota yang mempunyai permasalahan sosial ekonomi.
Boediarso mengingatkan agar program padat karya tunai diarahkan untuk bidang-bidang seperti pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, dan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi (termasuk di kawasan hutan).
Selain itu juga untuk kegiatan yang produktif seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, serta pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan untuk anak, serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik.
Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Rai Wirajaya sepakat untuk membantu para kepala desa tentang penggunaan dan teknik pelaporan keuangan agar dana desa yang cukup besar ini tidak disalahgunakan. Ia berharap agar kesempatan ini tidak disia-siakan untuk bertanya tentang segala hal yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa di wilayah masing-masing.
