Ketika Desa Adat coba Tampil Digital

Desa Kutuh. Siapapun yang pernah ke Bali tentu masih asing dengan nama. Namun, jika menyebut Pantai Pandawa, maka dapat dipastikan siapapun yang pernah datang ke Bali pasti tahu, atau minimal pernah mendengar nama pantai indah di sisi selatan Bali ini.
Feri Kristianto | 26 Februari 2018 20:07 WIB
Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional XI Bali dan Nusra R. Erwan Djoko Hermawan (kiri) saat memperkenalkan transaksi pembayaran kepada Bendesa Adat Kutuh Made Wena (kanan menggunakan udeng) di Pantai Pandawa

Kabar24.com, DENPASAR--Desa Kutuh. Siapapun yang pernah ke Bali tentu masih asing dengan nama. Namun, jika menyebut Pantai Pandawa, maka dapat dipastikan siapapun yang pernah datang ke Bali pasti tahu, atau minimal pernah mendengar nama pantai indah di sisi selatan Bali ini.

Pandawa dikenal sebagai pantai alternatif setelah bertahun-tahun wisatawan hanya mengenal Kuta, Sanur dan sekitarnya. Adapun Desa Kutuh adalah desa yang menjadi lokasi keberadaan pantai yang dapat diakses melalui bukit kapur yang telah dibelah tersebut.

Dalam beberapa tahun mendatang, orang mungkin akan lebih mengenal Desa Kutuh dibandingkan dengan Pantai Pandawa. Boleh saja anggapan ini dipandang agak berlebihan, tetapi sejarah sudah mulai dirintis oleh desa yang dapat ditempuh sekitar 45 menit dari Bandara Ngurah Rai. Pada Senin (26/2/2018), desa ini menandatangani nota kesepahaman dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional XI Bali dan Nusra untuk mendukung gerakan nasional transaksi nontunai di kawasan wisata Pantai Pandawa dan Gunung Payung Cultural Park.

Kerja sama ini memungkinkan wisatawan di dalam dua objek wisata cukup berbekal kartu kredit, debit atau uang elektronik milik Bank Mandiri. Mau sewa kano ataupun berbelanja di salah satu warung cukup menggesek kartu keluaran Bank Mandiri seperti E-money. Hanya saja untuk tiket masuk, pembayaran elektronik belum bisa dilakukan karena masih harus menunggu peraturan daerah dari Badung.

Tidak hanya dalam hal transaksi non tunai, Desa Kutuh juga akan menggunakan jasa Bank Mandiri khususnya dalam hal pengelolaan cash management system. Desa Adat Kutuh memiliki holding usaha atau badan usaha manunggal desa adat (Bumda) yang memiliki 8 anak usaha, meliputi lembaga perkreditan desa (LPD), pengelola Pantai Pandawa, pengelola Gunung Payung Cultural Park. Selain itu, usaha barang jasa yang membawahi pasar tradisional, usaha piranti untuk kebutuhan persembahyangan, usaha paragliding, usaha transportasi serta atraksi seni budaya.

Perputaran dana inilah yang akan dibantu pengelolaan oleh Bank Mandiri menjadi transparan dan akuntabel. Desa ini tercatat sebagai desa pertama di Pulau Dewata melakukan kerja sama dengan bank dalam hal transaksi non tunai. Di Bali sudah banyak tempat wisata bisa melakukan pembayaran non tunai tetapi keputusan itu dilakukan oleh pihak swasta bukan merupakan keputusan desa.

Sudah sejak setahun lalu, Bank Mandiri maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali menggagas transaksi nontunai di sejumlah desa wisata di pulau ini. Namun, kendala SDM hingga jaringan operator SDM menyebabkan impian tersebut susah diwujudkan meskipun terus dicoba. Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional XI Bali dan Nusra R. Erwan Djoko Hermawan mengungkapkan sebuah rahasia yang akhirnya membuat pihaknya mempercepat layanan ini diterapkan di Desa Kutuh.

“Tidak gampang menyamakan visi dan misi dan di beberapa tempat itu menjadi kendala. Paling mudah menyatukannya adalah Desa Kutuh,” jelasnya, Senin (26/2/018).

Erwan mengatakan salah satu faktor penting lain mendukung Desa Kutuh menjadi Desa Digital karena kesiapan SDMnya. Dia menegaskan ketika Bendesa Adat (ketua desa adat) disodori rencana tersebut langsung memberikan tanggapan positif. Diakuinya, menyambungkan SDM bank dengan desa adat adalah perkara susah, tetapi di Kutuh semuanya menjadi mudah.

Dia mengatakan dengan pengelolaan secara cashless akan menjadikan Kutuh sebagai desa modern. Dengan begitu akan memudahkan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan lain dari lembaga keuangan.

Bendesa Adat Kutuh Made Wena menyadari membangun desa sendirian tidak akan bisa dilakukan. Di sisi lain, perkembangan jaman sedemikian maju bahkan Presiden Jokowi sudah mencanangkan pembangunan dari desa dan program transaksi non tunai. Karena pertimbangan itu, ketika mendapatkan tawaran dari bank milik pemerintah tersebut pihaknya langsung menyanggupi.

Diakuinya, arus transaksi yang ditangani Bumda Kutuh sangat besar. Wena tidak bersedia mengungkapkan secara spesifik nilainya. Dia hanya memberikan gambaran, kunjungan ke Pantai Pandawa jika normal mencapai 5.000 orang per hari bahkan ketika memasuki akhir tahun bisa tembus 30.000 orang per hari. Setiap orang dipungut tiket masuk sekitar Rp4.000 (domestik) dan Rp8.000 (wisman), sedangkan kendaraan seperti mobil Rp5.000. Dari tiket tersebut, 25% disetor ke kas desa sisanya ke Pemkab Badung. Itu baru dari satu lokasi di Pantai Pandawa belum usaha lainnya.

Menurutnya, di era sekarang kebutuhan wisatawan harus dipenuhi. Apalagi, kunjungan wisman yang memiliki pemahaman tentang transaksi nontunai cukup banyak sehingga dipandang perlu untuk memberikan layanan lebih baik. Wena mengharapkan Mandiri tidak hanya puas dengan serremonial kerja sama.

“Setelah MoU ini kami berharap dengan langkah lebih cepat upaya implementasi cepat. Karena hidup di desa kalau lama realisasikan maka pandangan miring masyarakat apriori bisa tumbuh. Bantu kami supaya kepercayaan warga ke kami bisa segera tumbuh,” jelasnya.

Wena juga mengharapkan inovasi ini bisa ditangkap oleh Pemkab Badung. Pihaknya mengharapkan ke depannya ada perda yang mengatur sehingga tiket masuk ke Gunung Payung dan Pantai Pandawa bisa menggunakan transaksi non tunai. Kewajiban dari pemda untuk segera mendorong keluarnya perda tersebut.

Kepala Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana memberikan apresiasi dengan cepatnya respon Mandiri maupun Desa Kutuh. Menurutnya, di era sekarang kebutuhan menggunakan digitalisasi mutlak tidak bisa dihindari lagi. Desa perlu mengadopsi digitalisasi untuk memberikan transparansi dan akuntabel khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Causa mengatakan bahwa tidak mudah mewujudkan digitalisasi ke desa karena masih ada kendala berupa infrastruktur dari operator.

“Kalau kami concern ke elektronik karena bagi pemda lebih mudah hitung keuangannya. Harapan kami semua tempat wisata bisa menggunakan pembayaran digital. Dengan adanya contoh ini ke depan akan lebih gampang dan ini langsung eksekusi,” egasnya.

Ketua OJK Regional 8 Bali Nusra Hizbullah menekankan agar digitalisasi ke desa tidak berhenti dalam tahap pembayaran non tunai saja. Pihaknya berharap pemanfaatan teknologi oleh bank juga dapat melahiran pelaku UMKM baru.

Tag : bali
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top