Bisnis.com, JAKARTA - Penyelidikan yang dilakukan AS menunjukkan adanya keterlibatan warga Rusia dalam Pemilu Presiden AS pada 2016.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan, Jumat (16/2/2018) waktu setempat, sebuah lembaga propaganda Rusia berada di balik upaya kriminalitas serta spionase dalam Pemilu 2016 untuk mendukung Donald Trump dan menekan posisi Hillary Clinton.
Investigasi yang dilakukan Penyelidik Khusus AS Robert Mueller menyatakan 13 warga Rusia dan 3 perusahaan Rusia, termasuk Internet Research Agency yang berlokasi di St. Petersburg, Rusia. Namun, para pengawas penyelidikan ini mengatakan investigasi masih belum selesai.
Reuters melansir Sabtu (17/2/2018), berkas pengadilan menyebutkan pihak-pihak yang diduga terlibat memiliki tujuan untuk memecah sistem politik AS, termasuk Pemilu Presiden pada 2016.
Skema yang dilakukan adalah membuat identitas palsu di dunia maya untuk menyebarkan pesan-pesan yang memicu perpecahan, bepergian ke AS untuk mengumpulkan intelijen dan mengunjungi 10 negara bagian, serta menggelar kampanye politik dengan berpura-pura sebagai warga AS.
Dalam salah satu kasus, pihak Rusia membayar seseorang untuk membuat kandang di atas truk dan orang lainnya yang mengenakan kostum masuk ke dalam kandang. Tujuannya, menggambarkan Clinton di dalam penjara.
Dalam berkas dakwaan disebutkan adanya operasi sistemis canggih yang berlangsung sejak lama dan mendapat pendanaan yang dengan besar. Operasi yang dinamakan Proyek Lakhta itu dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya, sejak Mei 2014.
Berkas dakwaan tersebut dapat memicu debat di dalam negeri terkait keterlibatan Rusia, termasuk di dalam Partai Republik. Beberapa anggota partai tersebut, termasuk Trump, telah berkali-kali menyerang penyelidikan yang dipimpin Mueller.
"Mereka terlibat dalam serangan sistemis dan jahat terhadap sistem politik kita. Ini adalah konspirasi untuk mengacaukan proses yang ada dan mengancam demokrasi," ujar juru bicara Partai Republik di DPR AS Paul Ryan.
Sementara itu, Trump membantah terlibat.
"Rusia memulai kampanye anti AS pada 2014, jauh sebelum saya mengumumkan rencana ikut dalam Pemilu Presiden. Hasil Pemilu tidak terpengaruh. Kampanye Trump tidak melakukan apapun yang salah, tidak ada kolusi!" paparnya dalam akun Twitter-nya.
Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menilai tudingan itu tidak berdasar dan mengacuhkan kekuatan demokrasi AS.
"13 orang melawan anggaran miliaran dolar yang dimiliki Secret Service [Pasukan Pengamanan Presiden/Paspampres]?" tanyanya dalam sebuah unggahan di Facebook.
Para pihak yang masuk dalam berkas dakwaan kemungkinan besar tidak akan ditahan atau muncul di pengadilan AS atas tuduhan ini. Mereka juga dituding melakukan konspirasi menipu AS, penipuan bank, dan pencurian identitas.
Namun, hasil penyelidikan Mueller tidak menyebutkan adanya keterlibatan Pemerintah Rusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
